Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hakim Tidak Bacakan Seluruh Isi Putusan Sela, Pengacara Haris Azhar Pertanyakan Naskah Komnas HAM

image-gnews
Ketua Hakim Cokorda Gede Arthana memimpin sidang perdana dengan terdakwa Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar agenda pembacaan dakwaan dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Senin, 3 April 2023. Dalam sidang tersebut, Haris Azhar meminta waktu selama 2 minggu untuk mengajukan eksepsi dan melengkapi berkas persidangan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permintaan itu. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ketua Hakim Cokorda Gede Arthana memimpin sidang perdana dengan terdakwa Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar agenda pembacaan dakwaan dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Senin, 3 April 2023. Dalam sidang tersebut, Haris Azhar meminta waktu selama 2 minggu untuk mengajukan eksepsi dan melengkapi berkas persidangan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permintaan itu. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penasihat hukum terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidianty, Alghifari Saleh, mempermasalahkan keputusan majelis hakim yang tak membacakan naskah dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di sidang putusan sela hari ini. 

Alghifari menyebut Komnas HAM berwenang memberikan pendapat kepada pengadilan sehubungan dengan urusan publik. Wewenang ini, tutur dia, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. 

"Yang ingin kami tanyakan ke majelis hakim, apakah akan dibacakan di persidangan selanjutnya? Karena kami tahu pendapat itu telah dimasukkan, tapi kami tidak menerima, karena memang harus melalui majelis dibacakan," kata dia saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 22 Mei 2023. 

Hari ini Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana membacakan putusan sela sidang kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Majelis hakim menolak eksepsi penasihat hukum Haris dan Fatia. 

Saat sidang berlangsung, tim penasihat hukum dua aktivis ini mempertanyakan soal naskah Komnas HAM yang tak dibacakan. Cokorda beralasan, hakim tidak menyampaikan isi putusan sela secara keseluruhan lantaran berkas tersebut pernah dibacakan dalam persidangan sebelumnya. 

Selain itu, Alghifari juga meminta agar jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan Luhut Binsar dalam persidangan. "Dalam perkara serupa di mana para pejabat, para penguasa melapor, mereka mempermainkan persidangan. Seminggu, dua minggu, kami menunggu akhirnya diwakilkan," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Koordinator KontraS Fatia Maulidianty pun menantang Luhut untuk hadir dalam sidang pemeriksaan saksi yang diagendakan pada 29 Mei 2023. Dia berharap anak buah Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu datang tanpa membawa embel-embel jabatannya dan memberikan kesaksian sebagai korban pencemaran nama baik tanpa protokol sebagai menteri. 

Dalam kasus ini, Haris dan Fatia Maulidiyanti disebut telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut saat membahas laporan berjudul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’ dalam sebuah video podcast di YouTube Haris Azhar. Kajian cepat itu dikerjakan oleh Koalisi Bersihkan Indonesia soal praktik bisnis di Blok Wabu, Papua.

Keduanya dianggap hanya membuat pernyataan sepihak karena menyebut nama Luhut Binsar Pandjaitan dalam sebuah pertambangan di Papua. Luhut marah dan sempat melayangkan somasi dua kali sebelum melaporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polda Metro Jaya.

Pilihan Editor: Putusan Sela Sidang Haris Azhar Vs Luhut, Eksepsi Ditolak Majelis Hakim

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

8 jam lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

Komnas HAM memiliki sejumlah strategi dalam mengawal pembangunan IKN.


Terima Laporan Staf Hasto, Komnas HAM Pastikan Tidak Intervensi KPK

16 jam lalu

Kusnadi (tengah) dan tim kuasa hukumnya melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Komnas HAM perihal dugaan pemeriksaan dan penyitaan barang yang diduga menyalahi prosedur, Rabu, 12 Juni 2024. Tempo/Jihan
Terima Laporan Staf Hasto, Komnas HAM Pastikan Tidak Intervensi KPK

Pelapor meminta Komnas HAM memanggil pimpinan KPK, penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, hingga Kapolri dan kuasa hukum Hasto yang mengetahui peristiwa itu.


Cerita Versi Kusnadi, 3 Jam Diperiksa oleh Penyidik KPK Ihwal Keberadaan Harun Masiku

20 jam lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menunjukkan foto saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Cerita Versi Kusnadi, 3 Jam Diperiksa oleh Penyidik KPK Ihwal Keberadaan Harun Masiku

Kusnadi Diperiksa 3 Jam, meski bukan saksi. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan penyidik KPK adalah perihal Harun Masiku.


Staf Hasto Kristiyanto Ajukan Laporan ke Komnas HAM Soal Penyitaan Ponsel Oleh KPK

1 hari lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Staf Hasto Kristiyanto Ajukan Laporan ke Komnas HAM Soal Penyitaan Ponsel Oleh KPK

Staf Hasto Kristiyanto mengajukan laporan ke Komnas HAM soal penyitaan oleh KPK.


Polri Jadi Lembaga Terbanyak Diadukan Soal Pelanggaran HAM, Capai 771 Aduan di 2023

3 hari lalu

Ilustrasi Polri. Istimewa
Polri Jadi Lembaga Terbanyak Diadukan Soal Pelanggaran HAM, Capai 771 Aduan di 2023

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meluncurkan Laporan Tahunan Tahun 2023 pada Senin, 10 Juni 2024. Polri dan korporasi menjadi dua pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM dalam laporan tersebut.


Fraksi PKS Menolak Pembagian Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan: Melanggar Undang-undang

3 hari lalu

Jokowi Izinkan Ormas Agama Kelola Tambang
Fraksi PKS Menolak Pembagian Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan: Melanggar Undang-undang

Anggota Komisi VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menolak pembagian izin tambang untuk Ormas keagamaan karena melanggar undang-undang


Sempat Beda Pendapat Izin Tambang, Luhut Usul Ormas Punya Saham di BUMN

4 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia. FOTO/REUTERS/Darren Whiteside dan TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sempat Beda Pendapat Izin Tambang, Luhut Usul Ormas Punya Saham di BUMN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat beda pendapat dengan Bahlil terkait bagi-bagi izin tambang Ormas


31 Tahun Komnas HAM, Pemilihan sampai Pemberhentian Anggotanya

6 hari lalu

Aktivis dan dan tokoh masyarakat Air Bangis menggelar aksi usai melakukan audiensi di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 18 September 2023. Audiensi tersebut membahas dugaan pelanggaran HAM dan intimidasi kepada warga Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat yang menentang proyek strategis nasional (PSN). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
31 Tahun Komnas HAM, Pemilihan sampai Pemberhentian Anggotanya

Anggota Komnas HAM harus mengikuti pemilihan, menjalankan tugas, dan melakukan pemberhentian sesuai aturan hukum. Ini aturan keanggotaan Komnas HAM?


31 Tahun Komnas HAM, Apa Alasan Pembentukannya?

6 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komnas HAM memeriksa kembali Prabowo Subianto dalam kasus kejahatan penghilangan paksa aktivis 97-98 di depan Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary No.4b, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
31 Tahun Komnas HAM, Apa Alasan Pembentukannya?

Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (Komnas HAM) telah berdiri sejak 31 tahun. Begini alasan pembentukannya.


Komnas HAM Terus Dorong Penyelesaian Yudisial Pelanggaran HAM Berat

7 hari lalu

Anis Hidayah, komisioner Komnas HAM turun ke Pakel Banyuwangi, terkait konflik lahan antara warga dengan PT Bumisari. Istimewa
Komnas HAM Terus Dorong Penyelesaian Yudisial Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM meminta Kemenkopolhukam memperpanjang masa tugas Tim PPHAM yang berakhir 31 Desember 2023.