Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil Henry Indraguna, Pengacara yang Ditangkap Karena Pelat Palsu DPR

image-gnews
Pengacara Henry Indraguna. FOTO/Istimewa
Pengacara Henry Indraguna. FOTO/Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara dan politikus Partai Golkar Henry Indraguna diduga memakai pelat palsu di mobil pribadi. Dia memasang pelat nomor mobil itu dengan menggunakan pelat palsu DPR RI.

Direktorat Reserse Kriminal Umum menangkap Henry bersama tiga mobilnya. Namun polisi belum menjelaskan detail tiga jenis mobil Henry yang menggunakan pelat DPR palsu. "Kami sudah cek sampai ke (tempat) pembuatnya. Tunggu saja rilisnya," kata Kepala Subdirektorat 4 Jatanras Diretkrimum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Rovan Richard Mahenu, di ruang kerjanya, Jumat, 31 Mei 2024.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi enggan menyebut nama lengkap pengacara sekaligus politikus Golkar itu. "Apakah pengacara itu Henry Indraguna, yang juga politikus Partai Golkar," tanya wartawan. Ade menyela dengan menyebut inisial HI.

Selain menemui Rovan, Tempo mengirim sebuah foto Henry Indraguna mengenakan jas merah. Rovan membenarkan bahwa foto itu Henry Indraguna. "Iya, betul... betul," kata Rovan. "Hanya Henry yang pengacara."

Selain Henry dibekuk, Jatanras Polda Metro Jaya juga menangkap pria bernama Ronald. Keduanya pemalsu pelat nomor. Henry ditahan di Polda Metro Jaya dengan tiga mobil pelat palsu. Kini polisi telah menahan enam tersangka. Henry dan Ronald sebagai pengguna dan empat tersangka lain pembuat pelat palsu.

Henry adalah pengacara dan politikus partai berlambang beringin. Dalam sebuah laman web henryindraguna.com—tertulis Henry Indraguna dibesarkan di Deso Wonogiri, Jawa Tengah. Di sini, dia menghabiskan pendidikan Taman Kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama.

Adapun Henry melanjutkan studi SMA hingga kelas 2 di Solo dan berakhir atau lulus di sebuah SMA di Daerah Ibu Kota Yogyakarta. Dia lulusan program doktoral (S-3) ilmu hukum di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dan Universitas Borobudur Jakarta. Sementara gelar kehormatan atau status profesor diterima Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Henry Indraguna, kelahiran 29 Agustus 1973. Hingga kini, politikus dan pengusaha itu memiliki firma hukum Henry Indraguna & Partners Law Firm di Jakarta dan—cabang di Surabaya, Jawa Timur, dan kota besar lainnya di Indonesia. Kantor firma hukum Henry Indraguna berada District 8 SCBD, Treasury Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Alumnus Universitas Maranatha, Bandung, itu bermula sebagai pengacara, pebisnis, hingga politikus. Dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif periode 2024-2029. Henry Indraguna bertarung di daerah pemilihan Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, dan Klaten, Jawa Tengah. Sebagai politikus partai beringin dia mendapatkan nomor urut 4. Tapi gagal melenggang ke Senayan.

Sebelum melompat ke ranting beringin—Henry Indraguna—pernah menyarung jaket Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Bahkan sempat namanya masuk bursa calon bupati Sukoharjo dan wakil wali kota Surakarta di Pemilihan Kepala Daerah 2020. Saat itu pengacara ini sempat digadang-gadang menjadi calon wakil wali kota Surakarta dampingi Gibran Rakabuming Raka—kini wakil presiden terpilih di Pemilu 2024.

Di laman resmi Henry Indraguna, tercatat dirinya ditunjuk sebagai Anggota Tim Ahli DPR Komisi I pada 2021. Pada awal 2022, dia diangkat menjadi staf Sekretariat Fraksi Golkar DPR RI. Selanjutnya dia diberi tugas sebagai Anggota Tim Ahli Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Sebagai pebisnis, politikus, dan pengacara, jalan Henry Indraguna tak berjalan mulus. Karir itu sementara ini terjungkal setelah tertangkap polisi menggunakan pelat palsu DPR. Walau tersangka penipuan pelat nomor, Henry Indraguna punya semboyan sebagai lawyer, “Selesaikan setiap kasus sampai tuntas! Agar klien mendapat hukum yang seadil-adilnya.”

Pilihan Editor: Kasus Pelat Palsu DPR, Polisi Tangkap Pengacara dan Politikus Golkar Henry Indraguna

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

1 jam lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Rapat tersebut membahas penyesuaian alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan rincian kegiatan masing-masing unit Eselon I Kementeria PUPR dalam RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung DPR RI di IKN kemungkinan akan dimulai pada 2025. Ada anggapan boros anggaran.


Sejumlah Menteri Jokowi Pamit di Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Menangis, Retno Marsudi: I Love All

12 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Rapat tersebut membahas RUU APBN tahun anggaran 2025 dan persetujuan untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Menteri Jokowi Pamit di Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Menangis, Retno Marsudi: I Love All

Para menteri Jokowi pamit di berbagai kesempatan antara lain Sri Mulyani, Retno Marsudi, Erick Thohir, dan Basuki Hadimuljono.


Baleg Sepakati Semua Anggota DPR, Tenaga Ahli dan ASN Dapat Tanda Jasa Kehormatan

13 jam lalu

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya saat mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Badan Legislasi DPR RI mengesahkan peraturan DPR RI tentang pemberian tanda kehormatan kepada Anggota DPR RI pada akhir masa Keanggotaan yang dinilai berjasa atas pengabdian dan kesetiaannya menggaungkan suara rakyat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Baleg Sepakati Semua Anggota DPR, Tenaga Ahli dan ASN Dapat Tanda Jasa Kehormatan

Semua anggota DPR periode 2019-2024 akan mendapatkan tanda jasa kehormatan.


Kuasa Hukum Korban Perundungan Binus School Simprug Keberatan Kasus Ini Disebut Perkelahian

23 jam lalu

Sunan Kalijaga dari Himpunan Advokat Muda Indonesia menyatakan mengundurkan diri sebagai tim kuasa hukum Zaskia Gotik di Polda Metro Jaya, 21 Maret 2016. TEMPO/Destrianita Kusumastuti
Kuasa Hukum Korban Perundungan Binus School Simprug Keberatan Kasus Ini Disebut Perkelahian

Sunan Kalijaga, sangat menyayangkan bahwa dari pihak Binus School Simprug maupun pengacara terduga pelaku yang menyebut sebagai perkelahian.


DPR Sepakati Revisi UU MK Diwariskan ke Periode Berikutnya

1 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat.  TEMPO/Subekti.
DPR Sepakati Revisi UU MK Diwariskan ke Periode Berikutnya

Komisi III DPR sepakat untuk mengesahkan revisi UU MK Nomor 24 Tahun 2003 di periode berikutnya, karena keterbatasan waktu.


DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

1 hari lalu

Layar menampilkan video conference dengan pesepak bola Eliano Johannes Reijnders (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Komisi III DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Eliano Johannes Reijnders dan Mees Victor Joseph Hilgers. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyutujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganeraan Indonesia, bagi dua atlet sepak bola, Eliano Johannes Rejinders dan Mees Victor Joseph Hilgres.


KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

1 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi soal tes wawancara seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang dilakukan secara tertutup.


Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

1 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah dan DPR tidak akan melanjutkan pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.


DPR Sepakati Tambahan Anggaran BMKG Sebanyak Rp 25 Miliar untuk Danai Modifikasi Cuaca

1 hari lalu

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati di Gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Jakarta Pusat, Senin, 19 Januari 2024. TEMPO/Hendri Agung Pratama
DPR Sepakati Tambahan Anggaran BMKG Sebanyak Rp 25 Miliar untuk Danai Modifikasi Cuaca

BMKG menjelaskan modifikasi cuaca tersebut akan dilakukan sebanyak 40 hari sepanjang tahun 2025 dengan total biaya Rp 22,09 miliar.


Gelar Aksi Sahkan RUU PPRT di DPR, Koalisi Perlindungan PRT: Wakil Rakyat Jangan Jahat ke Rakyat

1 hari lalu

Koalisi masyarakat sipil membentangkan poster memasuki hari kelima berdemo dengan tuntutan mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah 20 tahun menggantung di DPR di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 September 2024. Aksi ini masih terus dijalankan setiap hari hingga 20 September 2024. Pendemo menilai September adalah waktu yang tepat untuk mengesahkan RUU PPRT sebelum pelantikan anggota DPR RI periode berikutnya. TEMPO/Subekti.
Gelar Aksi Sahkan RUU PPRT di DPR, Koalisi Perlindungan PRT: Wakil Rakyat Jangan Jahat ke Rakyat

Koalisi Sipil untuk UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga kembali menggelar aksi terkait RUU PPRT di DPR, Jakarta pada Selasa, 17 September 2024.