Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Asisten Hasto Kristiyanto Laporkan Dua Penyidik KPK ke Propam Polri

Reporter

Editor

Suseno

image-gnews
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus (tengah) serta tim, mendampingi Kusnadi (Kanan) yang merupakan staf Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, ke Bareskrim Mabes Polri pada Kamis, 13 Juni 2024, terkait perampasan barang pribadi dan dokumen milik PDIP yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Juni 2024.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus (tengah) serta tim, mendampingi Kusnadi (Kanan) yang merupakan staf Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, ke Bareskrim Mabes Polri pada Kamis, 13 Juni 2024, terkait perampasan barang pribadi dan dokumen milik PDIP yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Juni 2024.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Asisten Hasto Kristiyanto, Kusnadi, melaporkan dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Markas Besar Polri, pada hari ini, 11 Juli 2024. Pelaporan itu diajukan melalui pengacaranya, Petrus Selestinus. Adapun penyidik yang dilaporkan adalah Rossa Purbo Bekti dan Priyatno.

"Mereka kan anggota Polri yang bertugas di KPK.Sehingga hari ini kami menyampaikan laporan kepada Bareskrim Polri melalui Dumas (Pengaduan Masyarakat)," kata Petrus di Markas Besar Polri. Pelaporan itu didasari atas dua peristiwa, yaitu pemeriksaan Kusnadi pada 10 Juni dan 19 Juni 2024.

Pada 10 Juni, Kusnadi datang ke KPK untuk mendampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto yang diperiksa dalam kasus Harun Masiku. Namun tanpa dasar yang jelas Rossa sebagai penyidik KPK menggeledah dan menyita barang bawaan Kusnadi. Barang yang disita itu antara lain ponsel dan buku catatan milik Hasto. "Penyitaan tanpa memperlihatkan surat penggeledahan, penyitaan, dan juga tanpa ada penjelasan, Kusnadi ini saksi atau tersangka," ujar Petrus.

Petrus berpendapat, semestinya penggeledahan dan penyitaan didahului dengan menunjukkan surat perintah. Sedangkan tindakan yang dilakukan kepada Kusnadi terjadi begitu saja tanpa selembar surat apa pun.

Petrus menambahkan, penyitaan paksa juga hanya bisa dilakukan kepada tersangka. Sedangkan status Kusnadi bukan tersangka. "Pemahaman kami sebagai praktisi hukum, baik KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) maupun Undang-Undang tentang KPK, penyitaan dan pengeledahan secara mendadak dan paksa itu dilakukan terhadap tersangka," tutur Petrus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian pada pemeriksaan tanggal 19 Juni, Kusnadi diminta menandatangani berita acara barang bukti. Namun, kata Petrus, dalam surat tanda terima tertulis pada 23 April 2024 di Perumahan Citereup, Kabupaten Bogor. Padahal tidak pernah terjadi penyitaan di tempat itu pada tanggal yang tertulis di surat tanda terima. 

"Sehingga kalau dalam hitung-hitungan tindak pidana ini bisa masuk juga dalam kategori memasukkan keterangan palsu atau membuat surat palsu di dalam tanda terima ," ucap Petrus Selestinus.

Harun Masiku adalah kader PDI Perjuangan yang terjerat perkara suap. Dia dinyatakan buron karena tidak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap Hasto dilakukan karena Sekjen PDI Perjuangan itu diduga mengetahui keberadaan Harun.  

Sebelumnya, Kusnadi juga telah melaporkan Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK. Selain itu juga melapor kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas dugaan pelanggaran HAM selama pemeriksaan Kusnadi oleh penyidik KPK.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Cegah 5 Orang dalam Kasus Harun Masiku, Tim Hukum PDIP Pertanyakan Alasannya

10 jam lalu

Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK terkait penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah 5 Orang dalam Kasus Harun Masiku, Tim Hukum PDIP Pertanyakan Alasannya

Tim hukum PDIP menilai KPK memiliki motif lain karena tiba-tiba kembali mengusut kasus Harun Masiku.


Hasto Kristiyanto Sebut Anies Jadi Teman Berdialog PDIP

21 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Hasto Kristiyanto Sebut Anies Jadi Teman Berdialog PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberi respons positif tentang Anies Baswedan. Apa jadi isyarat PDIP mendukung Anies di Pilkada Jakarta?


Staf Hasto Kristiyanto Dicekal, Kuasa Hukum: Tidak Jelas Pertimbangannya

22 jam lalu

Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK karena menyita satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
Staf Hasto Kristiyanto Dicekal, Kuasa Hukum: Tidak Jelas Pertimbangannya

Tim Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap KPK yang mencekal Kusnadi ke luar negeri.


KPK Cegah 5 Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Harun Masiku, Termasuk Staf Hasto dan Tim Hukum PDIP

1 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah 5 Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Harun Masiku, Termasuk Staf Hasto dan Tim Hukum PDIP

KPK mencegah 5 orang untuk bepergian ke luar negeri terkait perkara suap Harun Masiku. Kelimanya merupakan saksi yang pernah dipanggil.


PDIP Pilih Tak Buru-buru Tentukan Calon Gubernur di Pilkada Jakarta 2024

1 hari lalu

Aryo Seno Bagaskoro. FOTO/Instagram/senobagaskoro
PDIP Pilih Tak Buru-buru Tentukan Calon Gubernur di Pilkada Jakarta 2024

PDIP tak mau buru-buru menentukan siapa yang akan mereka usung di Pilkada Jakarta 2024. Sebut rakyat Jakarta masih merindukan Ahok.


Hasto Dipanggil KPK hingga Soal Kesiapan PDIP Menghadapi Persaingan Pilgub Sumut dan Jatim

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Hasto Dipanggil KPK hingga Soal Kesiapan PDIP Menghadapi Persaingan Pilgub Sumut dan Jatim

Hasto Kristiyanto membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di DJKA


Gerindra Optimistis Menangkan Mas Dhito di Pilkada Kediri

2 hari lalu

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (tengah), saat Rapimcab Partai Gerindra di Insumo Kediri Convention Center (IKCC), Minggu 21 Juli 2024. Dok. Pemkab Kediri
Gerindra Optimistis Menangkan Mas Dhito di Pilkada Kediri

Partai Gerindra terus memberikan dukungan kepada Mas Dhito untuk kembali menjadi Bupati Kediri dua periode.


Ini 2 Kasus yang Menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Ini 2 Kasus yang Menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Ada dua kasus yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, apa saja?


ICW Dukung Penyelidikan Obstruction of Justice dalam Pelarian Harun Masiku

3 hari lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
ICW Dukung Penyelidikan Obstruction of Justice dalam Pelarian Harun Masiku

ICW meyakini ada pihak-pihak yang dapat dijerat dengan UU Tipikor berkaitan obstruction of justice dalam pelarian Harun Masiku.


Rossa Purbo Bekti Sudah Diperiksa Dewas KPK Setelah Dilaporkan oleh Staf Hasto

3 hari lalu

Kusnadi (tengah) dan tim kuasa hukumnya melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Komnas HAM perihal dugaan pemeriksaan dan penyitaan barang yang diduga menyalahi prosedur, Rabu, 12 Juni 2024. Tempo/Jihan
Rossa Purbo Bekti Sudah Diperiksa Dewas KPK Setelah Dilaporkan oleh Staf Hasto

Juru bicara KPK mengkonfirmasi bahwa penyidik Rossa Purbo Bekti sudah dipanggil oleh Dewan Pengawas KPK.