Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kapolri Panggil Kepala BP2MI Benny Rhamdani Soal Inisial T Pengendali Judi Online yang Buat Jokowi Terkejut

image-gnews
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memenuhi panggilan klarifikasi yang dilayangkan Bareskrim Polri di Jakarta, Senin, 29 Juli 2024. Panggilan ini untuk klarifikasi mengenai sosok inisial T yang disebut dalang judi online di Indonesia. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memenuhi panggilan klarifikasi yang dilayangkan Bareskrim Polri di Jakarta, Senin, 29 Juli 2024. Panggilan ini untuk klarifikasi mengenai sosok inisial T yang disebut dalang judi online di Indonesia. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani dipanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hari ini Senin, 29 Juli 2024. Pemanggilan tersebut untuk mempercepat penangkapan orang yang disebut berinisial T sebagai pengendali judi online di Indonesia.

“Supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan, Bapak Benny Rhamdani kami minta untuk hadir,” ujar Listyo Sigit setelah menghadiri Penutupan Kapolri Cup Badminton Championship 2024, Selasa 27 Juli 2024.

Lantas siapakah sosok Benny Rhamdani ini?

Sebelumnya, Benny mengungkapkan inisial T tersebut dalam sambutannya di pembukaan pengukuhan komunitas pekerja migran di Medan, Selasa, 16 Juli 2024. Benny melaporkan adanya tren baru penempatan ilegal WNI untuk menjadi operator judi online atau kejahatan siber lainnya di Kamboja. Rata-rata korban lulusan SMA hingga sarjana, beberapa kasus malah Strata Dua.

Menurutnya, dari Sumatera Utara juga tidak sedikit yang menjadi korban TPPO tersebut. Dia mengaku sudah menyampaikan informasi ini langsung kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menkopolhukam, Kapolri, hingga Panglima TNI. Menurutnya sangat mudah menangkap aktor di balik bisnis judi online yang beroperasi dari di Kamboja itu.

“Saya cukup menyebut inisialnya T aja, boleh ditanya kepada Pak Menko. Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, cukup hebohlah waktu itu. Orang ini selama Republik ini berdiri, tidak tersentuh hukum,” ujar Benny.

Profil Benny Ramadhani

Benny Rhamdani merupakan politikus Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura yang saat ini menjabat sebagai Kepala BP2MI. Pria kelahiran Bandung pada 3 Maret 1968 ini memulai kariernya sebagai aktivis mahasiswa.

Benny tercacat pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Cabang DPC GMNI Cabang Manado pada 1993-1994 dan kemudian menjadi Ketua Cabang PMII Cabang Manado selama dua periode, yaitu 1994-1997 dan 1997-1999.

Selain itu, Benny Rhamdani turut aktif di berbagai organisasi sosial-kemasyarakatan. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komite Perjuangan Pembaruan Agraria (KPPA) Sulawesi Utara sejak 2003 hingga saat ini.

Dia pernah pula menjadi anggota PW Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Utara selama dua periode, yakni 2004-2009 dan 2009-2014. Pada periode 2015-2020, ia turut menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.

Selain aktif di bidang sosial-kemasyarakatan, Benny Rhamdani juga memiliki hobi olahraga, terutama sepak bola. Ia tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Ketua Asosiasi Kota PSSI Kotamobagu dari 2015 hingga 2019.

Di bidang politik, Branni, sapaan Benny, pernah menjadi anggota DPD RI fraksi PDIP dari dapil Sulawesi Utara periode 2014-2019. Jabatannya sebagai anggota dewan antara lain pernah jadi Wakil Ketua Komite I DPD RI periode 2014-2017 dan 2017-2017, serta menjadi Anggota Badan Sosialisasi MPR periode 2017-2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Benny juga sempat mengemban berbagai posisi penting dalam kepartaian. Sebagai anggota Partai PDI Perjuangan saat itu, ia telah menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi selama tiga periode, yaitu pada 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014, dan juga duduk sebagai Wakil Ketua Komisi.

Benny lalu bergabung dengan Partai Hanura. Di partai ini dia memegang posisi penting di Partai Hanura, yaitu sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura pada periode 2015-2024. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura pada periode 2016-2020.

Benny Rhamdani juga pernah dipercaya sebagai Direktur Kampanye Tim Nasional Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Hingga akhirnya ia mendapat kepercayaan dari Presiden Jokowi untuk menjadi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau disingkat BP2MI.

Belakangan nama Benny Rhamdani disebut-sebut setelah pernyataanya soal sosok pengendali judi online inisial T ramai diperbincangkan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Trunoyudo Wisnu Andika mengatakan, Bareskrim telah mengeluarkan surat penyelidikan perihal kasus tersebut. Pemanggilan Benny dilakukan untuk dimintai keterangan.

“Kepala BP2MI kami panggil untuk sebagai saksi besok hari Senin,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserese Kriminal (Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal Djuhandhani Raharjo Puro dalam keterangannya yang dikutip pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Di sisi lain, Benny merasa ada yang ganjal dengan pemanggilan dirinya. Saat dihubungi Tempo via telepon, ia menyebut informasi yang telah ia sampaikan di forum tersebut telah disampaikan dalam rapat terbatas dengan presiden 2023 lalu. Yang dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menkopolhukam yang kala itu masih dijabat oleh Mahfud MD.

“Saya sudah sampaikan itu sejak 2023, nggak tahu kenapa baru dipangil sekarang,” ujar Benny saat dihubungi Tempo.

Adapun Benny mengungkapkan temuannya itu di Swiss Bell Hotel Batam, Kamis, 6 April 2023 silam. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md. Kala itu pihaknya menyebutkan para mafia penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dilindungi oleh oknum aparat negara yang sedang berkuasa.

“Di negara hukum ini ternyata ada penempatan PMI ilegal yang dikendalikan oleh sindikat mafia. Kenapa kelompok yang kecil ini bisa mengatur penempatan tidak resmi, dan hukum sulit menyentuh mereka. Karena sesungguhnya mereka dibekingi oleh oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan di negara ini,” ujarnya.

Benny melanjutkan, persoalan ini tidak perlu ditutupi lagi karena ini sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. “Ada dua kejahatan menimpa PMI, sindikat penempatan ilegal PMI, dan sindikat ijon rentenir,” kata Benny.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | JIHAN RISTIYANTI | NAUFAL RIDHWAN

Pilihan Editor: Presiden Jokowi Didesak Klarifikasi Publik Soal Sosok Inisial T Pengendali Judi Online

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Judi Online Kian Mengkhawatirkan, Bank Indonesia Intensifkan Pengawasan Penyelenggara Jasa Pembayaran

2 jam lalu

Ilustrasi pemain judi online. Selain wartawan, Menkominfo Budi Arie mengungkapkan bahwa pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika juga terlibat praktik judi online. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Judi Online Kian Mengkhawatirkan, Bank Indonesia Intensifkan Pengawasan Penyelenggara Jasa Pembayaran

BI juga terus menggalakkan berbagai program edukasi perlindungan konsumen kepada masyarakat sehingga dapat terhindar dari judi online.


Presiden Jokowi Bakal Hadiri Peresmian Pembukaan MTQ Nasional di Samarinda

3 jam lalu

Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pada Minggu, 8 September 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi Bakal Hadiri Peresmian Pembukaan MTQ Nasional di Samarinda

Jokowi akan membuka MTQ XXX di Stadion Gelora Kadrie Oening, Kota Samarinda, pada Ahad malam, 8 September 2024.


Sejumlah Kritik Faisal Basri Terhadap Pemerintahan Jokowi, dari Bansos Pilpres 2024 hingga Kenaikan PPN 12 Persen

3 jam lalu

Ekonom senior Faisal Basri, saat ditemui usai menghadiri forum Non-Bank Financial di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Sejumlah Kritik Faisal Basri Terhadap Pemerintahan Jokowi, dari Bansos Pilpres 2024 hingga Kenaikan PPN 12 Persen

Ekonom senior UI Faisal Basri kerap mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi, antara lain bansos saat Pilpres 2024 hingga kenaikan PPN 12 persen


Maju Mundur KPK Panggil Kaesang Soal Dugaan Gratifikasi, Kenapa Alexander Marwata dan Nurul Ghufron Beda Sikap?

11 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (kiri) mengembalikan bola saat bertanding di tengah kegiatan pemberian surat rekomendasi kepada calon kepala daerah (Cakada) 2024 di Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat 2 Agustus 2024. PSI memberikan surat rekomendasi kepada 11 calon kepala daerah yaitu wilayah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Lombok Timur, Kota Tual, Kabupaten Nias, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Dompu, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Teluk Bintuni. ANTARA FOTO/Fauzan
Maju Mundur KPK Panggil Kaesang Soal Dugaan Gratifikasi, Kenapa Alexander Marwata dan Nurul Ghufron Beda Sikap?

KPK terlihat ragu panggil Kaesang untuk klarifikasi soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Nurul Ghufron dan Alexander Marwata beda sikap?


Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

13 jam lalu

Tangkapan layar dari video pendek yang menunjukkan momen Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turun dari jet pribadi dan langsung berjalan menuju mobil yang telah menunggu di apron bandara. Petugas tampak membawa sejumlah tas-tas belanjaan mewah tanpa melewati pemeriksaan Bea Cukai. (Sumber: Twitter)
Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut Kaesang tidak perlu melaporkan gratifikasi. Dosen Hukum Pidana UGM bilang tidak boleh dibebaskan kasusnya.


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

13 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

Dewa KPK putuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti lakukan pelanggaran kode etik. Berikut sejumlah kontroversi Ghufron, termasuk soal Kaesang.


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

22 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.


Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

23 jam lalu

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.


Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

1 hari lalu

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyematkan penghargaan Satyalencana Wira Karya Presiden RI kepada Bupati OKU Timur  H Lanosin MT, di Dinning Hall Jakabaring Sport City, Palembang, Kamis 5 September 2024. Dok. Pemkab Oku Timur
Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

Penghargaan dan tanda kehormatan tersebut diberikan karena Bupati OKU Timur dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Bumi Sebiduk Sehaluan.


Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

1 hari lalu

Kolase foto Pramono Anung (kiri) dan Tri Rismaharini (Tempo/Ilham Balindra dan ANTARA)
Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

Rencana reshuffle hanya untuk mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju, setelah Pramono dan Risma mundur karena maju di Pilkada 2024.