TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung terus menggali perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Duta Palma Group. Jumat kemarin, Kejagung memeriksa 10 orang saksi. 7 diantaranya adalah kepala desa.
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar dalam keterangan resminya, Jumat, 2 Agustus 2024.
Kesepuluh orang tersebut ialah : pegawai negeri sipil dari kantor pelayanan pajak Pratama Rengat Riau berinisial RMMM, Kepala Desa Patala Bumi Riau SRD, Kepala Desa Penyaguan Riau MRW, Kepala Desa Kelesa Riau JAW, Kepala Desa Siambul Riau ZLK, Kepal Desa Rumbai Riau MKS, Petani RDG, Kepala Desa Danau Rumba Riau SHR dan orang swasta AAS.
Kasus ini merupakan pendalaman dari kasus yang menyeret bos Duta Palma, Surya Darmadi. Surya telah divonis hukuman 16 tahun dan membayar uang ganti senilai Rp 2,23 triliun. Kasus ini bergulir bermula dari penerbitan izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) oleh Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008, Raja Tamsir kepada empat perusahaan PT Duta Palma Group.
Keempat perusahaan tersebut adalah PT Banyu Bening Utama pada tahun 2003, PT Panca Argo Lestari, PT Palma Satu dan PT Sebrida Subur. Total lahan yang dikuasai empat perusahaan itu mencapai lebih dari 37 ribu hektare. Pemberian izin tersebut dilakukan secara ilegal dan berpotensi mengakibatkan kerugian pada negara. Sebab, lokasi tempat penerbitan izin itu berada dalam kawasan hutan yang tidak disertai adanya pelepasan kawasan hutan.
Dalam kasus ini, Raja Thamsir Rachman telah divonis 7 tahun penjara dengan kewajiban membayar denda senilai Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan penjara. Kasus ini juga menyeret nama mantan gubernur Riau, Annas Maamun. Annas disebut menerima suap sebesar Rp 3 miliar dari Surya Darmadi. Dia divonis hukuman 1 tahun penjara, namun bebas setelah mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi.
Nilai perhitungan kerugian negara dan perekonomian keuangan negara dalam kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma Group mencapai Rp 104,1 triliun. Jumlah tersebut berdasarkan hitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
DEFARA DHANYA PARAMITHA
Pilihan Editor: Pengacara Surya Darmadi Sebut Kejagung Tak Baca Putusan MA
