Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kerugian Akibat Demo di Tanjung Priok Rp 6 Miliar  

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Buruh yang tergabung dalam Buruh Jakarta Bersatu (BJB) meneriakkan yel-yel saat berunjukrasa dengan memblokade salah satu akses pintu Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (3/10). ANTARA/Andika Wahyu
Buruh yang tergabung dalam Buruh Jakarta Bersatu (BJB) meneriakkan yel-yel saat berunjukrasa dengan memblokade salah satu akses pintu Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (3/10). ANTARA/Andika Wahyu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi unjuk rasa dan penutupan pintu masuk Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok menimbulkan kerugian sekitar Rp 6 miliar. "Angka tersebut berdasarkan jumlah angkutan yang mendistribusikan barang yang terhambat akibat demo," ujar Kepala Unit Angkutan Khusus Pelabuhan Organda DKI Jakarta, Gemilang Tarigan, Rabu, 3 Oktober 2012.

Jumlah kendaraan pengangkut barang yang mendistribusikan dari dan ke pelabuhan mencapai 12 ribu unit per hari. Akibat aksi demo, kata dia, jumlah kendaraan yang berlalu-lalang hanya separuhnya. "Hari ini hanya 6.000 kendaraan yang berhasil mendistribusikan barangnya. Sedangkan sisanya terhambat," kata Gemilang.

Bukan hanya itu, pendistribusian barang yang tidak sempat dilangsungkan hari ini terpaksa dilanjutkan besok. "Semoga esok hari sudah kembali normal." Dalam kalkulasi setiap perusahaan, kendaraan angkutan pelabuhan yang melakukan pendistribusian bisa menghasilkan keuntungan Rp 1 juta atau sekitar Rp 12 miliar dari 12 ribu kendaraan yang mendistribusikan barang per hari.

Namun, akibat demo, keuntungan menguap drastis hingga 50 persen atau sekitar Rp 6 miliar. Dengan kondisi itu, dia berharap pemerintah segera merespons tuntutan pendemo sehingga kerugian pengusaha tidak terulang. "Jika terus terjadi demo, pengusaha akan terus mengalami kerugian,".

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Siang tadi, sekitar 2.000 buruh dari berbagai asosiasi buruh perusahaan menggelar aksi demonstrasi di depan Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Beruntung, aksi tersebut tidak menjalar ke pos pelabuhan lain sehingga delapan pos di antaranya tetap beroperasi. Aksi demo berjalan damai meskipun di sela-sela berlangsungnya aksi perserta demo sempat melempari dan memecahkan kaca unit kontainer yang melintas.

JAYADI SUPRIADIN

Berita terpopuler lainnya:
Pemerintah Siapkan ''Pengganjal'' Jokowi  
Jokowi Tidak Akan Ambil Gaji Gubernur DKI?

Sakit Hati, Foto Bugil Kekasih Disebar ke Facebook 

Bibit Waluyo: Saya Bukan Bajing Loncat 

Cara Putri Gus Dur ''Merayu'' Djoko Susilo 

Jokowi Puji Fauzi Bowo Sebagai Kesatria  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenhub Minta Keberangkatan Bus Didata

8 hari lalu

Ilustrasi bus. Dok Istimewa
Kemenhub Minta Keberangkatan Bus Didata

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risyapudin Nursin minta setiap keberangkatan bus didata.


Arab Saudi Mulai Rapat Persiapan Musim Haji 2025

19 hari lalu

Umat Islam melakukan umrah di Masjidil Haram pada malam Ramadan ke-29 di kota suci Mekah, Arab Saudi, 7 April 2024. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS/File Photo
Arab Saudi Mulai Rapat Persiapan Musim Haji 2025

Komite Haji Pusat Arab Saudi mulai menggelar rapat di Makkah untuk membahas persiapan awal musim haji 2025.


KPK Tetapkan 9 tersangka Dalam Kasus Korupsi Pengerukan Alur Pelayaran di Pelabuhan

25 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan 9 tersangka Dalam Kasus Korupsi Pengerukan Alur Pelayaran di Pelabuhan

Ada empat kasus pengerukan alur pelayaran pelabuhan yang sedang ditangani KPK.


Kasus Korupsi Jalur Kereta, KPK Bakal Panggil Menteri Perhubungan Budi Karya?

30 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Korupsi Jalur Kereta, KPK Bakal Panggil Menteri Perhubungan Budi Karya?

Nama Budi Karya Sumadi diduga menggunakan uang hasil korupsi proyek rel kereta api. Apakah KPK bakal memanggil Menteri Perhubungan itu?


Intercrus Aero Indonesia Gandeng PT Dirgantara Indonesia Kembangkan Taksi Udara, Incar IKN

40 hari lalu

Ilustrasi taksi terbang (Youtube/AIN)
Intercrus Aero Indonesia Gandeng PT Dirgantara Indonesia Kembangkan Taksi Udara, Incar IKN

PT Intercrus Aero Indonesia menandatangani MOU dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk pengembangan hingga pemasaran taksii udara.


Ini Aturan Menerbangkan Drone agar Tak Ditembak Jatuh seperti Kejadian di Kejaksaan Agung

44 hari lalu

Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Google Maps
Ini Aturan Menerbangkan Drone agar Tak Ditembak Jatuh seperti Kejadian di Kejaksaan Agung

Petugas keamanan menembak jatuh satu unit drone yang terbang di atas Gedung Kejaksaan Agung pada Rabu, 5 Mei 2024.


Irjen Risyapudin Nursin Jadi Dirjen Perhubungan Darat, Ini Tugas-tugas yang Akan Dijalankannya

45 hari lalu

 Irjen Pol Risyapudin Nursin. (ANTARA/Abdul Fatah)
Irjen Risyapudin Nursin Jadi Dirjen Perhubungan Darat, Ini Tugas-tugas yang Akan Dijalankannya

Irjen Pol Risyapudin Nursin menjadi Dirjen Perhubungan Darat. Apa saja tugas yang harus dijalankannya?


Pentolan Otorita IKN Mundur, Budi Karya Pastikan Tiga Proyek Kemenhub Tetap Jalan

47 hari lalu

Menhub Budi Karya Sumadi (tengah) saat meninjau progres pembangunan Bandara IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu 24 Jamlnuari 2024 .ANTARA/HO-BKIP Kemenhub
Pentolan Otorita IKN Mundur, Budi Karya Pastikan Tiga Proyek Kemenhub Tetap Jalan

Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur dari jabatan kepala dan wakil kepala Otorita IKN pada 3 Juni 2024.


DPR: Tata Kelola Perawatan Prasarana Kereta Api Terindikasi Sangat Buruk

47 hari lalu

Petugas berusaha mengevakuasi KA Argo Semeru yang mengalami kecelakaan di kawasan Kalimenur, Sukoreno, Sentolo, Kulonprogo, D.I Yogyakarta, Rabu, 18 Oktober 2023. Seluruh rangkaian KA yaitu KA Argo Wilis relasi Bandung-Surabaya dengan KA Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng-Gambir yang mengalami kecelakaan pada Selasa (17/10) telah berhasil dievakuasi. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
DPR: Tata Kelola Perawatan Prasarana Kereta Api Terindikasi Sangat Buruk

Seharusnya ada lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan prasarana kereta api.


DPR Minta Kemenhub Sanksi Bus Pariwisata Tak Penuhi Syarat Administrasi Layak Jalan

48 hari lalu

Bus yang ditumpangi SMP di Cirebon terbakar dan dipadamkan petugas saat parkir di kawasan Senopati Kota Yogyakarta, Selasa (28/5). Dok. Istimewa
DPR Minta Kemenhub Sanksi Bus Pariwisata Tak Penuhi Syarat Administrasi Layak Jalan

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI menyoroti Kementerian Perhubungan tentang fasilitas keamanan dan keselamatan transportasi. Terutama soal temuan kementerian yang dipimpin Budi Karya Sumadi, itu bahwa masih banyak bus pariwisata tak memenuhi syarat administrasi kelayakan jalan.