TEMPO.CO, Jakarta - Tak ada lagi pedagang di Kota Tua, Jakarta Barat. Mereka dipindahkan ke lahan 1,2 hektare di Jalan Cengkeh, yang berjarak 300 meter dari Museum Fatahillah. Kepindahan mereka juga diikuti para pemulung barang bekas makanan dan minuman. Misalnya Suratman, yang bersiap pindah dari sekitar lorong Virgin Café, awal September 2015 lalu.
Suratman terkejut ketika diberi tahu bahwa pemindahan pedagang itu juga diikuti pemagaran Museum Fatahillah. Rapat evaluasi Kota Tua pada Selasa pekan lalu sudah memutuskan Museum Fatahillah akan seperti Monumen Nasional: dikerangkeng dan tak boleh ada pedagang. “Kota Tua bukan lagi untuk orang miskin seperti saya,” kata Suratman, setengah berbisik.
Pemagaran, menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Purba Hutapea, bertujuan mempermudah pengawasan Taman Fatahillah. Ia berujar, pertambahan jumlah pedagang membuat kondisinya karut-marut belakangan ini.
Meski tercatat 415 pedagang yang terhimpun dalam koperasi, mereka tak lagi berdagang di lorong-lorong yang disediakan, melainkan meluber hingga alun-alun. “Mereka berdagang sesuka hati,” ucapnya.
Purba memilih desain yang sederhana agar tak menimbulkan kesan angker. Tujuannya, supaya pengunjung tak segan memasuki kawasan itu. Penyempurnaan desain direncanakan selesai akhir tahun ini, sedangkan pemasangannya dikerjakan pada awal 2016.
Namun keputusan tersebut ditentang anggota Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta, Candrian Attahiyyat. Menurut dia, pagar menciptakan jarak antara Taman Fatahillah dan pengunjung. Jarak itu secara tak langsung menyeleksi dan mengelompokkan pengunjung ke kelas tertentu.
Ketimbang memasang pagar, pria yang pernah menjabat Kepala Unit Pelaksana Teknis Kota Tua itu menyarankan agar Polisi Pamong Praja menindak tegas pedagang yang melanggar, seperti yang dilakukan pemerintah kota di negara lain terhadap ruang publik. “Masalahnya, aturan sering kali dilanggar oleh petugasnya sendiri,” tuturnya.
Rencana pemasangan pagar, kata Candrian, juga harus mendapatkan persetujuan tim sidang pemugaran cagar budaya. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta Her Pramtama mengatakan pemagaran merupakan langkah terakhir penertiban sebuah kawasan. Khusus kasus Taman Fatahillah, pedagang kaki lima muncul karena pengelola gagal menyediakan fasilitas kuliner bagi pengunjung. “Kebutuhan makanan akhirnya direbut oleh sektor informal,” katanya.
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sudah memprediksi bahwa pemagaran Taman Fatahillah akan ditolak. Menurut dia, Polisi Pamong Praja sudah tak mampu menghalau pedagang yang berjualan di area terlarang, seperti alun-alun. Dan ia tak akan mundur dengan rencana pemagaran. “Dulu orang juga menentang adanya pagar di Monas, sekarang akhirnya semua menerima,” ujar Ahok, sapaan akrabnya, di Balai Kota.
