Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ahok Klaim Pungutan Reklamasi Tanpa Aturan Memakai Diskresi

Editor

Bagja

image-gnews
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 10 Mei 2016.  Ahok diperiksa oleh KPK sebagai saksi terkait kasus suap dalam pembahasan Raperda reklamasi teluk Jakarta Tahun 2015-2035 dengan tersangka M. Sanusi dan Ariesman Wijaya. TEMPO/Eko Siswono Toyyudho
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 10 Mei 2016. Ahok diperiksa oleh KPK sebagai saksi terkait kasus suap dalam pembahasan Raperda reklamasi teluk Jakarta Tahun 2015-2035 dengan tersangka M. Sanusi dan Ariesman Wijaya. TEMPO/Eko Siswono Toyyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Podomoro Land Ariesman Widjaja mengklaim diminta pemerintah Jakarta membangun 13 proyek yang anggarannya akan dijadikan pengurang kontribusi tambahan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menelisik pengakuan ini karena kontribusi belum ada dasar hukumnya hingga kini.

Ariesman menjadi tersangka penyuap Mohamad Sanusi, politikus Gerindra anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar menurunkan kontribusi pengembang dari 15 persen menjadi 5 persen nilai penjualan lahan. Penangkapan Sanusi membuat DPRD urung mengesahkan peraturan daerah yang mengatur kontribusi itu.

BACA: Podomoro Klaim Biaya Penggusuran Kalijodo Barter Reklamasi

Ariesman, misalnya, mengatakan Podomoro telah mengeluarkan Rp 6 miliar membiayai penggusuran kompleks prostitusi Kalijodo awal Februari lalu. Sumbangan ini melanggar karena bantuan perusahaan tak bisa uang tunai karena bisa dianggap gratifikasi. “Saya sudah cek datanya, tak ada sumbangan itu,” kata Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Punrma alias Ahok seperti dikutip Koran Tempo edisi 17 Mei 2016. “Di KPK juga tak ada.”

Dalam catatan rapat 18 Maret 2014 yang berisi daftar proyek pengurang kontribusi tiap pengembang, penertiban Kalijodo juga tak tercatat sebagai proyek yang harus dikerjakan Podomoro. Catatan rapat tanggal itulah yang beredar dan disebut-sebut sebagai memo yang disita KPK ketika menggeledah kantor Ariesman. “Kalijodo sepenuhnya dikerjakan Dinas Tata Air,” kata Basuki kemarin.

BACA: Dari Mana 15 Persen Kontribusi Tambahan? Ini Rumusnya

Uang Rp 6 miliar itu, kata dia, untuk membangun jalan inspeksi yang ditransfer langsung kepada kontraktor. “Dan itu bukan di Kalijodo,” kata Basuki. Pembangunan Kalijodo memakai dana tanggung jawab sosial Sinar Mas Land.

Meski Kalijodo tak terbukti bukan berarti barter proyek tidak ada. Proyek yang dikerjakan Podomoro sebagai pengurang reklamasi salah satunya pembangunan rumah susun Daan Mogot di Jakarta Barat. Rumah susun ini dibangun mulai 2013.

Podomoro harus membangun empat blok sebanyak 320 unit. Rumah susun itu ditempati, antara lain, oleh penduduk di Kedaung Angke yang digusur karena lahannya dijadikan jalur hijau.

BACA: Ini Dia Wajah Baru Kalijodo Setelah Digusur

Nuri Sawitri, pengelola rumah susun Daan Mogot, membenarkan Podomoro membangun rumah susun itu. Karena itu, kata dia, rumah susun ini baru beres akibat tak semua unit dan fasilitasnya dibangun satu perusahaan. “Taman depan juga yang membangun Lions Club,” katanya, menyebut organisasi sosial asal Amerika Serikat itu.

Selain rumah susun Daan Mogot, Podomoro juga menyumbang furnitur rumah susun Marunda di Jakarta Utara. Sumbangan ini masuk dalam daftar proyek Podomoro yang akan jadi pengurang kontribusi tambahan yang diputuskan dalam rapat 18 Maret 2014 itu. “Setahu saya furnitur disumbang oleh banyak perusahaan pada 2013,” kata Nurhayati, Kepala Pengelola Rumah Susun.

Menurut Basuki, pengurang kontribusi tambahan itu memakai diskresinya sebagai gubernur karena waktu diputuskan pada 2014 belum ada dasar hukumnya. Keputusannya resmi dalam rapat sebagai pengikat komitmen pengembang. “Yang tak mau bikin, saya batalkan izin reklamasinya,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BACA: Rawa Bebek dari Dekat: Hidup Gagap Orang Luar Batang

Pengembang yang dimintanya membangun proyek pengurang kontribusi selain Podomoro adalah PT Jakarta Propertindo, PT Taman Harapan Indah, PT Jaladri Eka Paksi.

Mantan Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani mengatakan kontribusi tambahan di muka karena pembenahan utara Jakarta mendesak. Pada akhir 2013 Jakarta dihumbalang banjir. Pemerintah berinisiatif menerapkan kontribusi tambahan reklamasi untuk membiayai proyek penanggulangannya. “Saat itu emergency, kami ingin cepat,” kata Sarwo.

Sekretaris Perusahaan Jakarta Propertindo, Ahmad Hidayat, mengatakan perusahaannya menggarap empat proyek. Baru revitalisasi sisi barat Waduk Pluit yang rampung. “Masih berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Dinas Tata Air,” kata dia. Jakpro mereklamasi Pulau F.

Sarwo mengatakan proyek yang sudah dikerjakan kelak dihitung kantor penilai independen. Nilainya akan jadi pengurang kontribusi tambahan pengembang itu yang dihitung dengan rumus 15 persen x nilai pajak lahan x luas lahan terjual. “Kalau masih kurang, akan diminta mengerjakan proyek lain sampai nilainya setara,” kata dia.

BACA: Reklamasi Jakarta Melanggar Aturan

Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan diskresi Basuki sah jika memenuhi salah satu dari tiga syarat: ada dua dasar hukum yang bertentangan, kekosongan dasar hukum, atau berpotensi menimbulkan pemerintahan yang stagnan. Diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. "Tujuannya semata-mata mencari terobosan," kata dia.

Sekalipun memenuhi salah satu syarat, Refly mengatakan, diskresi wajib dilakukan dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik. Diskresi tak boleh ditujukan untuk keuntungan pribadi.

Mnurut Refly tingkat kepatutan diskresi tingkat Gubernur bisa dinilai oleh DPRD. Melalui fungsi pengawasannya, Dewan bisa merekomendasikan poin-poin tentang kelanjutan diskresi itu.

Anggota Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman, menilai kontribusi tambahan melanggar hukum. Soalnya kontribusi itu diminta sebelum peraturan daerahnya dibahas. "Rancangannya bahkan baru dibahas satu tahun kemudian," kata dia.

LINDA HAIRANI | DESTRIANITA KUSUMATUTI | NINIS CHAIRUNNISA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP Simulasikan Ahok untuk Pilgub DKI Jakarta 2024

1 hari lalu

Politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama (ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menyapa Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP,  Ancol, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024. Dalam orasinya Mega mengatakan partainya tak akan mundur meski merasa pemilu kali ini partainya telah dirugikan, dia tetap menyuarakan kepada kadernya untuk terus maju untuk menegakan sistem demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Simulasikan Ahok untuk Pilgub DKI Jakarta 2024

Ahok digadang-gadang untuk maju di Pilgub Sumatera Utara. Namun, kata Chico, survei teranyar menunjukkan Ahok memiliki dukungan kuat di Jakarta.


Ahok Menjelang Pilkada Jakarta, Ditanggapi Anies hingga Peluang yang Diamati PDIP

2 hari lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Ahok Menjelang Pilkada Jakarta, Ditanggapi Anies hingga Peluang yang Diamati PDIP

Peluang Ahok kembali mempimpin Jakarta menyita perhatian publik dan PDIP


Kata Hasto soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Kata Hasto soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta

Hasto Kristiyanto merespons soal kemungkinan duet antara Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta.


Anies Tanggapi Peluang Duel Kembali dengan Ahok di Pilgub Jakarta 2024

2 hari lalu

Organisasi masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan untuk maju pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024 di Gor Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Anies Tanggapi Peluang Duel Kembali dengan Ahok di Pilgub Jakarta 2024

Anies Baswedan menanggapi peluang kembali duel dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2024


Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati

3 hari lalu

(kika) Calon Wagub DKI Jakart Basuki Tjahaja Pernama (Ahok) bersama ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputr. TEMPO/Dasril Roszandi
Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati

Said Abdullah mengatakan keputusan mengusung Ahok di Pilgub Jakarta masih menunggu rapat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri


Nasdem Siap Jika Anies Baswedan Lawan Ahok di Pilgub Jakarta

4 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertawa bersama dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) usai hadiri acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Nasdem Siap Jika Anies Baswedan Lawan Ahok di Pilgub Jakarta

Nasdem belum meresmikan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilgub Jakarta.


Pengamat Politik Unpad Soal Pilkada Sumut: Edy Rahmayadi Calon Kuat Lawan Bobby Nasution, Peluang Ahok Kecil

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution memberikan keterangan saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu pagi, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Pengamat Politik Unpad Soal Pilkada Sumut: Edy Rahmayadi Calon Kuat Lawan Bobby Nasution, Peluang Ahok Kecil

Edy Rahmayadi bisa jadi lawan terkuat Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024. Bagaimana peluang Ahok? Begini kata pengamat politik Unpad.


KPK Kembali Geledah Balai Kota Semarang

5 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
KPK Kembali Geledah Balai Kota Semarang

KPK kembali menggeledah Balai Kota Semarang pada Kamis, 18 Juli 2024. Hari ini giliran sejumlah ruang dinas.


Cak Imin Yakin Tak Ada Lagi Isu Politik Identitas Meski Anies Berpotensi Melawan Ahok di Pilgub Jakarta

5 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat bertemu dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. TEMPO /Taufiq Siddiq
Cak Imin Yakin Tak Ada Lagi Isu Politik Identitas Meski Anies Berpotensi Melawan Ahok di Pilgub Jakarta

Cak Imin meyakini tidak akan muncul lagi isu politik identitas di Pilkada Jakarta meskipun ada potensi Anies akan kembali bersaing dengan Ahok.


Elektabilitas Ahok Masih Tinggi di Jakarta, Said Abdullah PDIP Bilang Bisa Kalahkan Anies Baswedan

5 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat mengobrol saat usai acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Elektabilitas Ahok Masih Tinggi di Jakarta, Said Abdullah PDIP Bilang Bisa Kalahkan Anies Baswedan

Elektabilitas Ahok yang berada di peringkat kedua dalam survei Litbang Kompas.