TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Podomoro Land Ariesman Widjaja mengklaim diminta pemerintah Jakarta membangun 13 proyek yang anggarannya akan dijadikan pengurang kontribusi tambahan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menelisik pengakuan ini karena kontribusi belum ada dasar hukumnya hingga kini.
Ariesman menjadi tersangka penyuap Mohamad Sanusi, politikus Gerindra anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar menurunkan kontribusi pengembang dari 15 persen menjadi 5 persen nilai penjualan lahan. Penangkapan Sanusi membuat DPRD urung mengesahkan peraturan daerah yang mengatur kontribusi itu.
BACA: Podomoro Klaim Biaya Penggusuran Kalijodo Barter Reklamasi
Ariesman, misalnya, mengatakan Podomoro telah mengeluarkan Rp 6 miliar membiayai penggusuran kompleks prostitusi Kalijodo awal Februari lalu. Sumbangan ini melanggar karena bantuan perusahaan tak bisa uang tunai karena bisa dianggap gratifikasi. “Saya sudah cek datanya, tak ada sumbangan itu,” kata Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Punrma alias Ahok seperti dikutip Koran Tempo edisi 17 Mei 2016. “Di KPK juga tak ada.”
Dalam catatan rapat 18 Maret 2014 yang berisi daftar proyek pengurang kontribusi tiap pengembang, penertiban Kalijodo juga tak tercatat sebagai proyek yang harus dikerjakan Podomoro. Catatan rapat tanggal itulah yang beredar dan disebut-sebut sebagai memo yang disita KPK ketika menggeledah kantor Ariesman. “Kalijodo sepenuhnya dikerjakan Dinas Tata Air,” kata Basuki kemarin.
BACA: Dari Mana 15 Persen Kontribusi Tambahan? Ini Rumusnya
Uang Rp 6 miliar itu, kata dia, untuk membangun jalan inspeksi yang ditransfer langsung kepada kontraktor. “Dan itu bukan di Kalijodo,” kata Basuki. Pembangunan Kalijodo memakai dana tanggung jawab sosial Sinar Mas Land.
Meski Kalijodo tak terbukti bukan berarti barter proyek tidak ada. Proyek yang dikerjakan Podomoro sebagai pengurang reklamasi salah satunya pembangunan rumah susun Daan Mogot di Jakarta Barat. Rumah susun ini dibangun mulai 2013.
Podomoro harus membangun empat blok sebanyak 320 unit. Rumah susun itu ditempati, antara lain, oleh penduduk di Kedaung Angke yang digusur karena lahannya dijadikan jalur hijau.
BACA: Ini Dia Wajah Baru Kalijodo Setelah Digusur
Nuri Sawitri, pengelola rumah susun Daan Mogot, membenarkan Podomoro membangun rumah susun itu. Karena itu, kata dia, rumah susun ini baru beres akibat tak semua unit dan fasilitasnya dibangun satu perusahaan. “Taman depan juga yang membangun Lions Club,” katanya, menyebut organisasi sosial asal Amerika Serikat itu.
Selain rumah susun Daan Mogot, Podomoro juga menyumbang furnitur rumah susun Marunda di Jakarta Utara. Sumbangan ini masuk dalam daftar proyek Podomoro yang akan jadi pengurang kontribusi tambahan yang diputuskan dalam rapat 18 Maret 2014 itu. “Setahu saya furnitur disumbang oleh banyak perusahaan pada 2013,” kata Nurhayati, Kepala Pengelola Rumah Susun.
Menurut Basuki, pengurang kontribusi tambahan itu memakai diskresinya sebagai gubernur karena waktu diputuskan pada 2014 belum ada dasar hukumnya. Keputusannya resmi dalam rapat sebagai pengikat komitmen pengembang. “Yang tak mau bikin, saya batalkan izin reklamasinya,” kata dia.
BACA: Rawa Bebek dari Dekat: Hidup Gagap Orang Luar Batang
Pengembang yang dimintanya membangun proyek pengurang kontribusi selain Podomoro adalah PT Jakarta Propertindo, PT Taman Harapan Indah, PT Jaladri Eka Paksi.
Mantan Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani mengatakan kontribusi tambahan di muka karena pembenahan utara Jakarta mendesak. Pada akhir 2013 Jakarta dihumbalang banjir. Pemerintah berinisiatif menerapkan kontribusi tambahan reklamasi untuk membiayai proyek penanggulangannya. “Saat itu emergency, kami ingin cepat,” kata Sarwo.
Sekretaris Perusahaan Jakarta Propertindo, Ahmad Hidayat, mengatakan perusahaannya menggarap empat proyek. Baru revitalisasi sisi barat Waduk Pluit yang rampung. “Masih berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Dinas Tata Air,” kata dia. Jakpro mereklamasi Pulau F.
Sarwo mengatakan proyek yang sudah dikerjakan kelak dihitung kantor penilai independen. Nilainya akan jadi pengurang kontribusi tambahan pengembang itu yang dihitung dengan rumus 15 persen x nilai pajak lahan x luas lahan terjual. “Kalau masih kurang, akan diminta mengerjakan proyek lain sampai nilainya setara,” kata dia.
BACA: Reklamasi Jakarta Melanggar Aturan
Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan diskresi Basuki sah jika memenuhi salah satu dari tiga syarat: ada dua dasar hukum yang bertentangan, kekosongan dasar hukum, atau berpotensi menimbulkan pemerintahan yang stagnan. Diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. "Tujuannya semata-mata mencari terobosan," kata dia.
Sekalipun memenuhi salah satu syarat, Refly mengatakan, diskresi wajib dilakukan dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik. Diskresi tak boleh ditujukan untuk keuntungan pribadi.
Mnurut Refly tingkat kepatutan diskresi tingkat Gubernur bisa dinilai oleh DPRD. Melalui fungsi pengawasannya, Dewan bisa merekomendasikan poin-poin tentang kelanjutan diskresi itu.
Anggota Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman, menilai kontribusi tambahan melanggar hukum. Soalnya kontribusi itu diminta sebelum peraturan daerahnya dibahas. "Rancangannya bahkan baru dibahas satu tahun kemudian," kata dia.
LINDA HAIRANI | DESTRIANITA KUSUMATUTI | NINIS CHAIRUNNISA
