Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ahok Klaim Pungutan Reklamasi Tanpa Aturan Memakai Diskresi

Editor

Bagja

image-gnews
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 10 Mei 2016.  Ahok diperiksa oleh KPK sebagai saksi terkait kasus suap dalam pembahasan Raperda reklamasi teluk Jakarta Tahun 2015-2035 dengan tersangka M. Sanusi dan Ariesman Wijaya. TEMPO/Eko Siswono Toyyudho
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 10 Mei 2016. Ahok diperiksa oleh KPK sebagai saksi terkait kasus suap dalam pembahasan Raperda reklamasi teluk Jakarta Tahun 2015-2035 dengan tersangka M. Sanusi dan Ariesman Wijaya. TEMPO/Eko Siswono Toyyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Podomoro Land Ariesman Widjaja mengklaim diminta pemerintah Jakarta membangun 13 proyek yang anggarannya akan dijadikan pengurang kontribusi tambahan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menelisik pengakuan ini karena kontribusi belum ada dasar hukumnya hingga kini.

Ariesman menjadi tersangka penyuap Mohamad Sanusi, politikus Gerindra anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar menurunkan kontribusi pengembang dari 15 persen menjadi 5 persen nilai penjualan lahan. Penangkapan Sanusi membuat DPRD urung mengesahkan peraturan daerah yang mengatur kontribusi itu.

BACA: Podomoro Klaim Biaya Penggusuran Kalijodo Barter Reklamasi

Ariesman, misalnya, mengatakan Podomoro telah mengeluarkan Rp 6 miliar membiayai penggusuran kompleks prostitusi Kalijodo awal Februari lalu. Sumbangan ini melanggar karena bantuan perusahaan tak bisa uang tunai karena bisa dianggap gratifikasi. “Saya sudah cek datanya, tak ada sumbangan itu,” kata Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Punrma alias Ahok seperti dikutip Koran Tempo edisi 17 Mei 2016. “Di KPK juga tak ada.”

Dalam catatan rapat 18 Maret 2014 yang berisi daftar proyek pengurang kontribusi tiap pengembang, penertiban Kalijodo juga tak tercatat sebagai proyek yang harus dikerjakan Podomoro. Catatan rapat tanggal itulah yang beredar dan disebut-sebut sebagai memo yang disita KPK ketika menggeledah kantor Ariesman. “Kalijodo sepenuhnya dikerjakan Dinas Tata Air,” kata Basuki kemarin.

BACA: Dari Mana 15 Persen Kontribusi Tambahan? Ini Rumusnya

Uang Rp 6 miliar itu, kata dia, untuk membangun jalan inspeksi yang ditransfer langsung kepada kontraktor. “Dan itu bukan di Kalijodo,” kata Basuki. Pembangunan Kalijodo memakai dana tanggung jawab sosial Sinar Mas Land.

Meski Kalijodo tak terbukti bukan berarti barter proyek tidak ada. Proyek yang dikerjakan Podomoro sebagai pengurang reklamasi salah satunya pembangunan rumah susun Daan Mogot di Jakarta Barat. Rumah susun ini dibangun mulai 2013.

Podomoro harus membangun empat blok sebanyak 320 unit. Rumah susun itu ditempati, antara lain, oleh penduduk di Kedaung Angke yang digusur karena lahannya dijadikan jalur hijau.

BACA: Ini Dia Wajah Baru Kalijodo Setelah Digusur

Nuri Sawitri, pengelola rumah susun Daan Mogot, membenarkan Podomoro membangun rumah susun itu. Karena itu, kata dia, rumah susun ini baru beres akibat tak semua unit dan fasilitasnya dibangun satu perusahaan. “Taman depan juga yang membangun Lions Club,” katanya, menyebut organisasi sosial asal Amerika Serikat itu.

Selain rumah susun Daan Mogot, Podomoro juga menyumbang furnitur rumah susun Marunda di Jakarta Utara. Sumbangan ini masuk dalam daftar proyek Podomoro yang akan jadi pengurang kontribusi tambahan yang diputuskan dalam rapat 18 Maret 2014 itu. “Setahu saya furnitur disumbang oleh banyak perusahaan pada 2013,” kata Nurhayati, Kepala Pengelola Rumah Susun.

Menurut Basuki, pengurang kontribusi tambahan itu memakai diskresinya sebagai gubernur karena waktu diputuskan pada 2014 belum ada dasar hukumnya. Keputusannya resmi dalam rapat sebagai pengikat komitmen pengembang. “Yang tak mau bikin, saya batalkan izin reklamasinya,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BACA: Rawa Bebek dari Dekat: Hidup Gagap Orang Luar Batang

Pengembang yang dimintanya membangun proyek pengurang kontribusi selain Podomoro adalah PT Jakarta Propertindo, PT Taman Harapan Indah, PT Jaladri Eka Paksi.

Mantan Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani mengatakan kontribusi tambahan di muka karena pembenahan utara Jakarta mendesak. Pada akhir 2013 Jakarta dihumbalang banjir. Pemerintah berinisiatif menerapkan kontribusi tambahan reklamasi untuk membiayai proyek penanggulangannya. “Saat itu emergency, kami ingin cepat,” kata Sarwo.

Sekretaris Perusahaan Jakarta Propertindo, Ahmad Hidayat, mengatakan perusahaannya menggarap empat proyek. Baru revitalisasi sisi barat Waduk Pluit yang rampung. “Masih berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Dinas Tata Air,” kata dia. Jakpro mereklamasi Pulau F.

Sarwo mengatakan proyek yang sudah dikerjakan kelak dihitung kantor penilai independen. Nilainya akan jadi pengurang kontribusi tambahan pengembang itu yang dihitung dengan rumus 15 persen x nilai pajak lahan x luas lahan terjual. “Kalau masih kurang, akan diminta mengerjakan proyek lain sampai nilainya setara,” kata dia.

BACA: Reklamasi Jakarta Melanggar Aturan

Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan diskresi Basuki sah jika memenuhi salah satu dari tiga syarat: ada dua dasar hukum yang bertentangan, kekosongan dasar hukum, atau berpotensi menimbulkan pemerintahan yang stagnan. Diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. "Tujuannya semata-mata mencari terobosan," kata dia.

Sekalipun memenuhi salah satu syarat, Refly mengatakan, diskresi wajib dilakukan dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik. Diskresi tak boleh ditujukan untuk keuntungan pribadi.

Mnurut Refly tingkat kepatutan diskresi tingkat Gubernur bisa dinilai oleh DPRD. Melalui fungsi pengawasannya, Dewan bisa merekomendasikan poin-poin tentang kelanjutan diskresi itu.

Anggota Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman, menilai kontribusi tambahan melanggar hukum. Soalnya kontribusi itu diminta sebelum peraturan daerahnya dibahas. "Rancangannya bahkan baru dibahas satu tahun kemudian," kata dia.

LINDA HAIRANI | DESTRIANITA KUSUMATUTI | NINIS CHAIRUNNISA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Simon Aloysius Mantiri Komisaris Utama Pertamina Pengganti Ahok, Apa Syarat Pengangkatan Komisaris BUMN?

4 hari lalu

Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Simon Aloysius Mantiri Komisaris Utama Pertamina Pengganti Ahok, Apa Syarat Pengangkatan Komisaris BUMN?

Pertmina menunjuk Simon Aloysius Mantiri menjadi Komisaris Utama Pertamina gantikan Ahok. Apa syarat menjadi komisaris BUMN?


Simon Aloysius Mantiri Gantikan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Dia Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran

4 hari lalu

Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Simon Aloysius Mantiri Gantikan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Dia Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran

Simon Aloysius Mantiri berperan penting dalam kemenangan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 lalu. Ia gantikan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.


Respons Pertamina atas Komisaris Utama Simon Aloysius Orang Dekat Prabowo Subianto

5 hari lalu

Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Respons Pertamina atas Komisaris Utama Simon Aloysius Orang Dekat Prabowo Subianto

Kementerian BUMN mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama Pertamina merangkap komisaris independen.


Serba-serbi Simon Aloysius Mantiri Komisaris Utama Pertamina yang Baru

5 hari lalu

Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Serba-serbi Simon Aloysius Mantiri Komisaris Utama Pertamina yang Baru

Simon Aloysius Mantiri ditunjuk sebagai Komisiaris Utama Pertamina oleh PT Pertamina (Persero)


Profil Simon Mantiri, Orang Dekat Prabowo yang Gantikan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina

5 hari lalu

Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Profil Simon Mantiri, Orang Dekat Prabowo yang Gantikan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina

Profil Simon Mantiri, Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran yang diangkat sebagai Komut Pertamina


Gantikan BTP, Simon Aloysius Mantiri Ditunjuk Sebagai Komisaris Utama Pertamina

5 hari lalu

Jajaran Komisaris PT Pertamina (Persero)
Gantikan BTP, Simon Aloysius Mantiri Ditunjuk Sebagai Komisaris Utama Pertamina

PT Pertamina (Persero) menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama Pertamina. Penunjukkan ini berlangsung pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku Pertamina 2023


Setelah Dikabarkan Pasangan Anies-Ahok, Kini Relawan Dorong Anies-Andika Perkasa di Pilkada Jakarta

8 hari lalu

Anies Baswedan dan Andika Perkasa. FOTO/youtube/Andika Perkasa
Setelah Dikabarkan Pasangan Anies-Ahok, Kini Relawan Dorong Anies-Andika Perkasa di Pilkada Jakarta

Anies Baswedan sebelumnya disebut bisa berpasangan dengan Ahok. Kini relawan dukung Anies-Andika Perkasa maju Pilkada Jakarta 2024.


8 Nama Tokoh Ini Muncul dalam Persepsi Publik Jelang Pilkada 2024

9 hari lalu

Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa, mengusap wajahnya setelah berdoa saat rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pada pilgub Jawa Timur 2018 di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 24 Juli 2018. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
8 Nama Tokoh Ini Muncul dalam Persepsi Publik Jelang Pilkada 2024

Katadata Insight Center (KIC) merilis hasil survei persepsi publik menjelang Pilkada 2024. Hasilnya? Sejumlah nama tokoh ini yang muncul.


Survei KIC soal Persepsi Menjelang Pilkada 2024: Ahok Kuat di DKJ, Airin di Banten, Bobby di Sumut

9 hari lalu

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat ditemui usai Penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Survei KIC soal Persepsi Menjelang Pilkada 2024: Ahok Kuat di DKJ, Airin di Banten, Bobby di Sumut

Ahok mendominasi persepsi publik menjelang Pilkada 2024 dengan 33,2 persen. Bobby Nasution terkuat di Sumatera Utara dengan 42,1 persen.


Respons Bobby Nasution soal Peluang Dukungan PDIP dan Kemungkinan Melawan Ahok di Pilgub Sumut

11 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution memberikan keterangan usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Bobby lulus dalam UKK calon gubernur Sumatera Utara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Respons Bobby Nasution soal Peluang Dukungan PDIP dan Kemungkinan Melawan Ahok di Pilgub Sumut

Bobby Nasution merespons soal proses negosiasi dengan PDIP dan kemungkinan Ahok akan maju di Pilgub Sumut.