Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Jeirry Sumampouw, mengatakan PGI khawatir kemurnian Natal akan ternoda bila digelar di Monumen Nasional (Monas), seperti apa yang diinginkan Gubernur Anies Baswedan. Setelah mengeluarkan peraturan gubernur tentang pemanfaatan Monas pada November 2017, Anies ingin semua agama dapat menggunakan lapangan Monas untuk menyelenggarakan kegiatan.
Menurut Jeirry, PGI memang sejak awal mengusulkan perayaan Natal 2017 dilakukan di dalam ruang tertutup atau indoor. Sehingga PGI menyambut gembira keputusan Anies memindahkan perayaan Natal 2017 dari rencana awal di Monas ke Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.
"Kalau di outdoor, kami cenderung tidak setuju karena seperti mau melakukan mobilisasi massa," ucap Jeirry, Selasa, 19 Desember 2017.
Baca: Anies Baswedan Jelaskan Natal di Monas Dibiayai APBD DKI
Namun Jeirry heran melihat langkah pemerintah yang tiba-tiba memutuskan perayaan Natal tahun ini di JIExpo. Padahal, sejak awal, pemerintah terus menolak saran PGI yang mengusulkan perayaan Natal 2017 di dalam ruangan.
"Memang usulan awal di indoor. Yang berusaha keras di Monas memang Pemprov DKI," ujarnya.
Menurut dia, Gubernur Anies tidak terlibat langsung saat rapat untuk menentukan lokasi perayaan Natal. Namun, dalam rapat yang dilaksanakan hingga empat kali itu, jajaran Pemerintah Provinsi DKI berkukuh perayaan Natal harus di Monas, yang notabene outdoor.
Jeirry ingin memastikan dulu apakah keputusan menggelar Natal di dalam ruangan itu sudah pasti. "Kami harus klarifikasi, kalau Gubernur tersebut setuju, seberapa besar kepastian tersebut."
PGI menginginkan perayaan Natal yang sederhana. Menurut Jeirry, perayaan Natal di Monas akan memakan banyak biaya. Selain itu, Monas sudah menjadi tempat untuk mendorong kepentingan politik yang melaksanakan aksi di sana.
"Kami tidak ingin kemurnian perayaan Natal ternoda. Sebab, di mata publik, Natal di Monas punya nuansa politik tinggi," ucapnya.
