Penyebab Komisi ASN Selidiki Pencopotan Wali Kota DKI Oleh Anies

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik sejumlah wali kota Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, dan pejabat tinggi DKI di Balai Kota Jakarta, 5 Juli 2018. Wali Kota Jakarta Pusat diisi Bayu Megantara, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi,  Wali Kota Jakarta Utara Syamsudin Lologoa, dan Bupati  Kepulauan Seribu Husien Murad. Tempo/Amston Probel

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik sejumlah wali kota Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, dan pejabat tinggi DKI di Balai Kota Jakarta, 5 Juli 2018. Wali Kota Jakarta Pusat diisi Bayu Megantara, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi, Wali Kota Jakarta Utara Syamsudin Lologoa, dan Bupati Kepulauan Seribu Husien Murad. Tempo/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyelidiki perombakan pejabat DKI, termasuk wali kota yang dilakukan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan sejak Juni 2018 lalu. Penyelidikan itu dilakukan usai KASN mengendus ada aturan yang ditabrak dalam perombakan jabatan tersebut.

    Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan KASN Sumardi membenarkan penyelidikan tersebut. "Ini masih dalam proses pendalaman," ucap Sumardi melalui pesan singkat pada Selasa, 17 Juli 2018, terkait perombakan jabatan oleh Gubernur Anies  tersebut.

    Baca : Dicopot Anies Baswedan, Mantan Wali Kota: Dipanggil Saja Tidak

    Sumardi menduga pencopotan tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil. Menurut Sumardi, jika mengacu kepada aturan tersebut, pembebasan jabatan seorang PNS termasuk dalam hukuman berat. Artinya, harus ada proses pemanggilan dan pemeriksaan tertutup serta dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

    Namun, prosedur itu diduga tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI dalam pencopotan tersebut.

    Sebelumnya, eks Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana mengaku dicopot Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui pesan elektronik WhatsApp.

    "Saya enggak masalah dicopot dari jabatan, yang saya masalahkan selama ini saya belum terima Keputusan Gubernur yang asli, hanya saya di-WA, dipensiunkan," kata Bambang ketika dihubungi pada Senin, 16 Juli 2018.


    Simak juga : 3 Hari Patroli, Polisi Gadungan Jalan Casablanca Raup Rp 520 Ribu

    Bambang mengaku belum menerima Surat Keputusan Gubernur asli perihal pencopotan tersebut. Dia hanya menerima salinan SK Gubernur itu yang akan diserahkan kepada KASN sebagai bagian dari penyelidikan tersebut.

    "SK itu sampai sekarang belum dikasih, tapi saya sudah terima foto kopi. Jadi kita cuma dapat foto kopi dan akan saya tunjukkan ke KASN," ucap Bambang. Sebelumnya, Anies melantik lima wali kota dan satu bupati baru pada 5 Juli 2018 lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.