Pengelola Cek Struktur Jalan Tol Pluit Pasca Kebakaran

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi kolong tol Pluit Kilometer 25 pasca kebakaran, Ahad, 31 Maret 2019. Tempo/M Yusuf Manurung

    Kondisi kolong tol Pluit Kilometer 25 pasca kebakaran, Ahad, 31 Maret 2019. Tempo/M Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengelola jalan tol Pluit, Jakarta Utara, akan mengecek struktur jalan pasca kebakaran di kolong jalan tol itu Sabtu, 30 Maret 2019. Kebakaran dikhawatirkan berpengaruh terhadap kekuatan beton seperti yang pernah terjadi 12 tahun lalu di kawasan yang sama.

    Baca:
    Menunggu Sikap Anies di Permukiman Liar Kolong Jalan Tol

    PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), lewat Corporate Secretary Indah Dahlia Lavie mengungkapkan, pemeriksaan pasca kebakaran terkini untuk keperluan perbaikan pada beberapa elemen struktur yang terkena dampak. Menurut dia, struktur jalan tol masih dalam kategori aman.

    "Saat ini masih dilakukan penutupan lajur ketiga di kedua arah, baik arah menuju Ancol maupun arah menuju Bandara Soekarno-Hatta," kata Dahlia saat dihubungi, Senin petang 1 April 2019.

    Kebakaran di kolong Tol Pluit Kilometer 25, menyebabkan 200 keluarga kehilangan tempat tinggal, Ahad, 31 Maret 2019. Tempo/M Yusuf Manurung

    Kebakaran Sabtu lalu bukan yang pertama terjadi di kolong tol kawasan yang sama. Pada 2007 lalu, kebakaran hebat dua kali terjadi pada Mei dan Agustus. Panas api kebakaran saat itu membuat banyak kulit beton mengelupas dan diperkirakan menggerogoti kekuatannya. Perbaikan akhirnya menelan dana Rp 40 miliar selama sekitar empat bulan. 

    Baca:
    Ini Jawab Anies Saat Ditanya Kebakaran Kolong Tol Pluit

    Pemerintah DKI Jakarta lalu terlibat dalam penertiban permukiman di kolong-kolong jalan tol. Terakhir, pelaksana tugas Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat berencana merelokasi namun terbukti tak berhasil.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.