Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Badan Pengawasan MA OTT Juru Sita PN Jakarta Barat Karena Suap

Reporter

image-gnews
Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.
Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawasan Mahkamah Agung melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat berinisial S yang diduga menerima suap penanganan perkara.

Menurut Humas PN Jakarta Barat, Yulisar, OTT itu dilakukan pada Rabu, 17 Mei 2023 lalu. Juru sita itu ditangkap di PN Jakarta Barat.

"Benar (ada OTT), tapi bukan oleh KPK tapi oleh Badan Pengawasan MA," kata Humas PN Jakarta Barat, Yulisar, Selasa, 30 Mei 2023 seperti dilansir dari Antara.

Yuliasar megatakan pegawai pengadilan yang ditangkap tersebut merupakan salah satu juru sita senior di PN Jakarta Barat.

Ia mengatakan juru sita tersebut sengaja menunda eksekusi tanpa kewenangan atau inisiatif sendiri. Hingga kini belum diketahui berapa nilai suap yang diterima, dan siapa pemberi suap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Memang ada (diduga menerima suap), tetapi tidak tahu jumlahnya karena belum ada penjelasan resmi dari Badan Pengawasan MA," tuturnya.

Yuliasar menambahkan Badan Pengawasan  MA hingga kini masih melakukan pengembangan atas kasus ini. PN Jakarta Barat juga masih menunggu keputusan terkait OTT tersebut.

"Karena yang menangkap adalah Badan Pengawasan MA, PN Jakarta Barat menunggu saja keputusan MA," katanya.

Pilihan Editor: KPK Benarkan Tangkap Hakim Agung dalam OTT Suap Pengurusan Perkara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kisah Rossa Penyidik KPK yang Disekap dan Diberhentikan Firli Bahuri Setelah Hampir Tangkap Harun Masiku

2 jam lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy memberikan keterangan kepada wartawan saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Kisah Rossa Penyidik KPK yang Disekap dan Diberhentikan Firli Bahuri Setelah Hampir Tangkap Harun Masiku

Kisah Rossa Purbo Bekti, penyidik KPK yang dikeluarkan KPK setelah hampir menangkap Harun Masiku.


Rapat dengan DPR, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Minta Tambah Anggaran

1 hari lalu

Perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Rapat dengan DPR, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Minta Tambah Anggaran

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) meminta penambahan anggaran untuk tahun 2025. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang membidangi hukum di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 13 Mei 2024.


KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

1 hari lalu

Komisioner KPU Idham Holik menerangkan jadwal pendaftaran Bacaleg DPR RI, DPRD, dan DPD untuk Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Ahad, 30 April 2023. TEMPO/Ima Dini Safira
KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah atau Pilkada sedang dalam tahap harmonisasi di Kemenkumham. KPU bakal segera mempublikasikan


Begini MA Bisa Buat Viral All Eyes on Papua Bermakna Menurut Walhi

3 hari lalu

All Eyes on Papua. Foto: Instagram
Begini MA Bisa Buat Viral All Eyes on Papua Bermakna Menurut Walhi

Perlawanan Suku Awyu dan Suku Moi yang viralkan All Eyes on Papua hanya satu dari banyak kasus yang dihadapi masyarakat adat dan komunitas lokal.


Aneka Respons soal Peluang Kaesang Maju Pilkada: Dari Jokowi, PSI, hingga Pengamat Politik

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menjawab soal isu pancalonannya menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Aneka Respons soal Peluang Kaesang Maju Pilkada: Dari Jokowi, PSI, hingga Pengamat Politik

Berbagai tanggapan muncul setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang dianggap melempangkan jalan Kaesang ke Pilkada 2024.


Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah, KPU Sebut Lebih Jelas Aturan Lama

4 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah, KPU Sebut Lebih Jelas Aturan Lama

Putusan MA memberi tafsir tambahan soal syarat batas usia calon kepala daerah. Apa kata KPU?


All Eyes on Papua, Ini Cerita Awal Suku Awyu Melawan Konsesi Sawit Ratusan Ribu Hektare

4 hari lalu

Aktivis membentangkan poster saat perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
All Eyes on Papua, Ini Cerita Awal Suku Awyu Melawan Konsesi Sawit Ratusan Ribu Hektare

Viral tagar All Eyes on Papua terjadi selang satu dekade sejak Suku Awyu memulai perjuangannya di kampung-kampung mereka di Boven Digoel.


Pengacara Surya Darmadi Sebut Kejagung Tak Baca Putusan MA

6 hari lalu

Terdakwa Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2023. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Surya Darmadi, pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp.1 miliar Subsider 6 bulan penjara, serta membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.2,2 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp.39,7 triliun, dinilai terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.2,64 triliun dalam tindak pidana korupsi terkait penyerobotan lahan ribuan hektar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. TEMPO/Imam Sukamto
Pengacara Surya Darmadi Sebut Kejagung Tak Baca Putusan MA

Pengacara terpidana korupsi Surya Darmadi, Maqdir Ismail, menanggapi bantahan Kejagung soal penyitaan aset secara berlebihan.


Kisruh Putusan MA Soal Batas Usia Kepala Daerah, Ini Profil Ketua MA Muhammad Syarifuddin

7 hari lalu

Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin membacakan pra sumpah jabatan sebelum pelantikan Agusman dan Hasan Fawzi sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung MA, Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2023. Tempo/Tony Hartawan
Kisruh Putusan MA Soal Batas Usia Kepala Daerah, Ini Profil Ketua MA Muhammad Syarifuddin

Banyak pihak melayangkan kritik terhadap putusan MA soal batas usia pelantikan kepala daerah. Metua MA saat ini Muhammad Syarifuddin.


Partai Buruh Akan Ajukan Gugatan soal PP Tapera ke MA

7 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Partai Buruh Akan Ajukan Gugatan soal PP Tapera ke MA

Partai Buruh mengatakan akan mengajukan gugatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera ke Mahkamah Agung dalam waktu dekat.