Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Catar Akpol dari NTT Mayoritas Anak Pejabat Polri, Ombudsman Duga Ada Maladministrasi Proses Seleksi

image-gnews
Penampilan Drum Corps Taruna Taruni Akpol membawakan sejumlah lagu, mulai dari Koyo Jogja Istimewa hingga Maju Tak Gentar di upacara HUT Bhayangkara ke-78, Senin, 1 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Penampilan Drum Corps Taruna Taruni Akpol membawakan sejumlah lagu, mulai dari Koyo Jogja Istimewa hingga Maju Tak Gentar di upacara HUT Bhayangkara ke-78, Senin, 1 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan Ombudsman Nusa Tenggara Timur telah melakukan koordinasi dengan Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda NTT perihal dugaan maladministrasi konflik kepentingan dalam  seleksi calon taruna (catar) Akademi Polisi (Akpol) di NTT 2024.

"Terjadi banyak protes dari  masyarakat NTT terhadap pengumuman hasil seleksi catar Akpol NTT tahun 2024, sehingga kami minta dilakukan pengawasan ke biro SDM yang melaksanakan seleksi," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius B. Daton kepada Tempo, Senin, 15 Juli 2024.

Namun, diakui Darius, koordinasi itu baru sebatas obrolan informal melalui aplikasi perpesanan. Ia meminta, agar Irwasda Polda mencermati keberatan dari masyarakat. Dikutip dari Antara, 8 Juli 2024, seleksi calon taruna Akpol NTT diikuti oleh 86 peserta, enam diantaranya adalah perempuan. 

Dari jumlah tersebut, hanya 20 peserta yang lanjut ke tahap akhir dan  11 diantaranya diumumkan lolos catar Akpol NTT 2024. Pengumuman kelolosan 11 orang tersebut menuai kritik, sebab didominasi oleh anak dari aparat kepolisian. 8 dari 11 orang itu merupakan anak polisi. Termasuk anak dari Kapolda NTT,  Inspektur Jenderal  Daniel Tahi Monang Silitonga, yakni, Timothy Abishai Silitonga. 

Selain itu, Darius mengatakan, agar pemilihan catar Akpol NTT mendapat afirmasi  untuk putra-putri NTT dalam persyaratan seleksi. Hal ini berkaitan dengan dari kesebelas peserta catar Akpol yang lolos, hanya 1 orang yang merupakan warga asli NTT. 

Namun diakuinya hal itu tidak melanggar aturan. Sebab persyaratan pendaftaran catar Akpol tidak mengharuskan anak asli daerah setempat. Melainkan peserta harus  berdomisili minimal 2 tahun atau 6 bulan jika ia adalah anak dari polisi/TNI/ASN yang menjabat di daerah tersebut kurang dari 2 tahun. 

Ia mengatakan, Ombudsman belum melakukan investigasi perihal kekisruhan ini, namun dia telah menerima konsultasi dari warga. "Tapi kami belum menerima laporan resmi dari para orang tua catar Akpol yang merasa dirugikan," ujar dia.

Sementara pada Jumat, 12 Juli lalu, massa aksi simpatik aliansi NTT telah mengadakan unjuk rasa di depan gedung Mabes Polri. Mereka menolak hasil seleksi Catar Akpol NTT 2024. Dalam unjuk rasa tersebut, mereka mengajukan beberapa tuntutan, yakni: Meminta kapolri mencopot Kapolda NTT karena diduga melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika dan kepatutan. 

Lalu, meminta Kapolri membatalkan pengumuman hasil seleksi catar Akpol NTT 2024, meminta Kapolri menambah kuota catar Akpol Polda NTT 2024 dan memprioritaskan putra-putri daerah NTT. 

Darius mengatakan, meski secara regulasi anak polisi diperbolehkan mengikuti catar Akpol, namun menurutnya hal tersebut menyalahi sisi kepatutan dan kepantasan sebagai penyelenggara negara. Ia menganjurkan agar pejabat menconton mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso. Yang saat itu melarang sang putra mengikuti seleksi Akpol ataupun TNI karena khawarir jabarannya mempengaruhi pemilihan sang putra.

Kesebelas peserta calon taruna Akpol yang lulus ialah

1. Yudhina Nasywa Olivia (perempuan)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

2. Arvid Theodore Situmeang

3. Reynold Arjuna Hutabarian

4. Mario Christian Bernalo Taful

5. Bintang Lijaya

6. Ketut Arya Adityanatha

7. Brian Lee Sebastian Manurung

8. Timothy Abishai Silitonga

9. Mochammad Rizq Sanika Marzuki

10. Madison Juan Raphael Kana Silalahi

11. Lucky Nuralamsyah

Pilihan Editor: Daftar Nama Calon Taruna Akpol dari NTT, Pakai Kuota Mabes Polri dan Reguler

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ribut Taruna dengan Pengasuhnya serta Profil Akpol, Fitur WhatsApp, Banjir Medan di Top 3 Tekno

6 hari lalu

Penampilan Drum Corps Taruna Taruni Akpol membawakan sejumlah lagu, mulai dari Koyo Jogja Istimewa hingga Maju Tak Gentar di upacara HUT Bhayangkara ke-78, Senin, 1 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Ribut Taruna dengan Pengasuhnya serta Profil Akpol, Fitur WhatsApp, Banjir Medan di Top 3 Tekno

Topik tentang viral keributan antara taruna Akpol dengan perwira pengasuhnya menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno.


Taruna Akpol Ribut dengan Perwira Pengasuh, Berikut Profil Akpol

7 hari lalu

Penampilan Drum Corps Taruna Taruni Akpol membawakan sejumlah lagu, mulai dari Koyo Jogja Istimewa hingga Maju Tak Gentar di upacara HUT Bhayangkara ke-78, Senin, 1 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Taruna Akpol Ribut dengan Perwira Pengasuh, Berikut Profil Akpol

Akpol memiliki sejarah yang panjang, mulai dari perubahan secara organisasi hingga lokasinya.


Taruna yang Lawan Perwira Gara-gara Urusan Laptop Dikeluarkan dari Akpol

7 hari lalu

Marching Band Akademi Kepolisian beraksi dalam Kirab Merah Putih di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad, 28 Agustus 2022. Dalam acara tersebut, para peserta membentangkan bendera Merah Putih dengan panjang 1.700 meter. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Taruna yang Lawan Perwira Gara-gara Urusan Laptop Dikeluarkan dari Akpol

Gubernur Akpol Inspektur Jenderal Krisno Siregar mengatakan taruna yang melawan perwira pengasuh karena urusan laptop dikeluarkan dari Akpol.


Pendaftaran Jutaan CPNS Terganggu, Ombudsman Minta Pemerintah Jelaskan Persoalan E-Meterai ke Publik

7 hari lalu

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, meminta pemerintah memberikan penjelasan kepada publik soal terkendalanya akses pembelian e-meterai pada masa pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Pendaftaran Jutaan CPNS Terganggu, Ombudsman Minta Pemerintah Jelaskan Persoalan E-Meterai ke Publik

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, minta pemerintah beri penjelasan publik persoalan e-meterai yang menyebabkan pendaftaran CPNS terganggu.


Ombudsman Minta Pemerintah Tinjau Ulang Sistem E-meterai

7 hari lalu

e-Meterai CPNS. Foto: Peruri
Ombudsman Minta Pemerintah Tinjau Ulang Sistem E-meterai

Ombudsman meminta pemerintah untuk meninjau ulang dan memperbaiki sistem pengadaan, distribusi, dan pembelian e-meterai.


Taruna Akpol Serang Perwira Pengasuh Sudah Diproses Provos, Sanksi Akademik Menanti

10 hari lalu

Penampilan Drum Corps Taruna Taruni Akpol membawakan sejumlah lagu, mulai dari Koyo Jogja Istimewa hingga Maju Tak Gentar di upacara HUT Bhayangkara ke-78, Senin, 1 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Taruna Akpol Serang Perwira Pengasuh Sudah Diproses Provos, Sanksi Akademik Menanti

Gubernur Akpol menyatakan taruna yang melawan perwira pengasuh telah diproses oleh provos. Taruna itu juga akan dapat Sanksi akademik.


Polisi di Kupang Bantah Tuduhan Selingkuh dengan Istri Orang, Klaim Dikriminalisasi karena Usut BBM Ilegal

16 hari lalu

Ilustrasi selingkuh. Sumber: THE STAR/ASIA NEWS NETWORK/asiaone.com
Polisi di Kupang Bantah Tuduhan Selingkuh dengan Istri Orang, Klaim Dikriminalisasi karena Usut BBM Ilegal

Eks KBO Reserse Kriminal Polres Kupang Kota Inspektur Dua Rudy Soik membantah dirinya berselingkuh dengan istri orang.


Kekerasan dalam Penanganan Demonstrasi oleh Aparat, Ini 6 Desakan Tim Advokasi untuk Demokrasi

17 hari lalu

Seorang mahasiswi yang pingsan dievakuasi oleh temannya dengan ambulans ke rumah sakit usai polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi mahasiswa di Jalan Pemuda, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 26 Agustus 2024. Polisi menghujani gas air mata yang membuat puluhan mahasiswa pingsan dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Tempo/Budi Purwanto
Kekerasan dalam Penanganan Demonstrasi oleh Aparat, Ini 6 Desakan Tim Advokasi untuk Demokrasi

Ini enam hal desakan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) atas penanganan demonstrasi aparat yang eksesif.


Ombudsman RI Sesalkan Kekerasan oleh Polisi saat Demo Revisi UU Pilkada

21 hari lalu

Demonstran dipukuli oleh sejumlah Polisi saat aksi unjuk rasa menolak revisi RUU Pilkada yang menjebol jeruji pagar di salah satu sisi gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2024. Kepolisian mengerahkan 2.013 personel gabungan untuk mengawal aksi demo di DPR RI. TEMPO/Subekti.
Ombudsman RI Sesalkan Kekerasan oleh Polisi saat Demo Revisi UU Pilkada

Ombudsman menemukan beberapa demonstran mengalami luka-luka akibat dipukul oleh oknum kepolisian saat pengamanan di gedung DPR RI.


Tanggapan Ombudsman Soal Peristiwa Paskibraka Lepas Jilbab

31 hari lalu

Anggota Paskibraka 2024 berbaris seusai dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024. Presiden mengukuhkan 76 anggota Paskibraka 2024 yang nantinya akan bertugas di Istana Negara, IKN pada 17 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Tanggapan Ombudsman Soal Peristiwa Paskibraka Lepas Jilbab

Ombudsman menolak keras aturan untuk melepas jilbab pada Paskibraka 2024.