Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menyoal Kekerasan Seksual di Kampus, Ini Rekomendasi Konferensi Nasional Satgas PPKS di UGM

image-gnews
Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. (FOTO ANTARA)
Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. (FOTO ANTARA)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konferensi Nasional Sexual Violence in Universities Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi se-Indonesia atau Konferensi Satgas PPKS telah dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Rabu-Jumat lalu, 24-25 Juli 2024. 

Hasil dari konferensi nasional ini telah merumuskan rekomendasi yang harapannya dapat ditindaklanjuti oleh Perguruan Tinggi dan Satgas PPKS, Kemendikbudristek, Bappenas, Komnas Perempuan, Pemda, Organisasi Masyarakat Sipil, hingga Media.

“Rekomendasi ini diharapkan semakin menguatkan upaya-upaya yang sedang dilakukan berbagai pihak dalam merespons kekerasan seksual di kampus,” kata Ketua Satgas PPKS UGM, Sri Wiyanti Eddyono, dalam keterangan resmi, dikutip Senin, 29 Juli 2024. 

Berikut merupakan poin-poin rekomendasi dari hasil konferensi nasional Satgas PPKS di UGM:

Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

Menurut Sri, perguruan tinggi perlu mengintegrasikan isu kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual dalam kurikulum. Selain itu, membangun lingkungan serta fasilitas pendukung yang menjadi tempat rawan terjadi kekerasan seksual.

“Melakukan sosialisasi melalui diskusi, seminar, dan kampanye, serta memanfaatkan momen-momen penting untuk membudayakan non-kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual,” kata dia. 

Perguruan tinggi juga perlu memperkuat Satgas PPKS, membangun mekanisme pelindungan bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, memfasilitasi pengembangan pencegahan kekerasan seksual, serta menerapkan program kolaboratif dalam mengawasi peraturan sanksi kekerasan seksual.

Satgas PPKS di seluruh Indonesia

“Melakukan sosialisasi tentang bentuk kekerasan seksual yang berkembang dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan,” ucap Sri. 

Satgas PPKS perlu  memperkuat upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus, membangun sistem pelaporan yang aman dan anonim, mempertimbangkan kondisi dan kultur di perguruan tinggi, menjalin jaring kerja sama dengan pihak eksternal, membentuk mekanisme m khusus menangani isu KBGO, hingga membuat program kerja pemantauan pelaksanaan sanksi dan pemulihan korban.

Pemerintah

Untuk Kemenristekdikti, Satgas PPKS diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang mengikat soal status Satgas PPKS. “Memperkuat kelembagaan Satgas PPKS dan kapasitas Satgas PPKS tidak terbatas pada Perguruan Tinggi Negeri,” kata Ketua Satgas PPKS.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Melalui Inspektorat Jenderal, diharapkan bisa melakukan pemantauan secara berkala atas implementasi kebijakan PPKS, memberikan sanksi yang tegas, mendorong satgas menganalisis bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berkembang, serta menjaring aspirasi dan konsultasi intensif secara terbuka.

Bappenas

Diharapkan bisa membangun program penguatan penegakan hukum khusus dalam sistem peradilan pidana, membangun program sinkronisasi berbagai peraturan, membangun program pendidikan gender dan seksualitas, dan mendukung Kementerian dalam menyediakan alokasi anggaran untuk program penguatan kapasitas Satgas PPKS.

Pemerintah daerah

Melalui organisasi perangkat daerah, Pemda dapat mendukung pembentukan Satgas PPKS di perguruan tinggi setempat. “Mendorong terbangunnya kebijakan daerah dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi,” ujar Sri. 

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Komnas HAM diharapkan bisa melakukan sinergi dengan Kemenristek dan KemenPPA dalam pendokumentasian dan analisis kasus, melakukan kerja sama terhadap kurikulum perguruan tinggi, serta melakukan kajian terhadap kebijakan-kebijakan diskriminatif di perguruan tinggi.

Media dan organisasi/institusi media

Media, kata Sri, bisa memperkuat perlindungan dan pemulihan jurnalis dalam peliputan berita. Selain itu, media dapat menulis berita dengan mempertimbangkan keamanan, keselamatan, dan menghindari penggunaan istilah yang membuka identitas korban, sejarah seksualitas korban, dan penyalahan korban.

“Kepada organisasi jurnalis, melakukan pelatihan integrasi perspektif korban dalam menulis berita mengenai kekerasan seksual,” kata Sri. 

Pilihan Editor: Klinik Kecantikan di Depok Ungkap Kronologi Tewasnya Wanita asal Medan Saat Sedot Lemak

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Satgas PPKS Unpad Siapkan Rekomendasi Laporan Kasus BEM Kema

6 jam lalu

Pertemuan Harmonisasi Kema untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri  Ketua BEM Kema Unpad non-aktif dan menyikapi kekosongan Lembaga BPM Kema Unpad, Selasa, 1 Oktober 2024. TEMPO/ Linda Lestari/TEMPO
Satgas PPKS Unpad Siapkan Rekomendasi Laporan Kasus BEM Kema

Satgas PPKS Unpad tidak membuat putusan namun kasus tetap diserahkan kepada rektor


Diduga Pelaku Pencabulan Anak, Pemandi Jenazah di Tangsel Dilaporkan ke Polisi

18 jam lalu

Ilustrasi pencabulan. Shutterstock
Diduga Pelaku Pencabulan Anak, Pemandi Jenazah di Tangsel Dilaporkan ke Polisi

Ketua RW setempat mengatakan guru mengaji yang diduga melakukan pencabulan anak itu mengancam akan membuat korban gila.


Kilas Balik Kabar Duka 36 Tahun Lalu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX Wafat di Washington DC

19 jam lalu

Prosesi pemakaman Sultan Hamengkubuwono IX. Foto: Istimewa
Kilas Balik Kabar Duka 36 Tahun Lalu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX Wafat di Washington DC

Pada 36 tahun lalu, tepat 2 Oktober 1988, Sri Sultan Hamengkubuwono IX wafat. Kabar dukanya pun terkirim dari Washington DC sampai Indonesia.


Kema Unpad Desak BEM Penuhi 7 Tuntutan Korban Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Ketua BEM Kema Unpad 2024

19 jam lalu

Pertemuan Harmonisasi Kema untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri  Ketua BEM Kema Unpad non-aktif dan menyikapi kekosongan Lembaga BPM Kema Unpad, Selasa, 1 Oktober 2024. TEMPO/ Linda Lestari/TEMPO
Kema Unpad Desak BEM Penuhi 7 Tuntutan Korban Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Ketua BEM Kema Unpad 2024

Perwakilan korban kekerasan seksual membacakan 7 tuntutan kepada BEM Kema Unpad. Berikut poin-poin tuntutan tersebut.


Daftar 17 Rektor UGM dari Masa ke Masa Sejak Sardjito, Pratikno, hingga Ova Emilia

2 hari lalu

Rektor UGM periode 2022-2027 Ova Emilia berpose saat Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Rektor UGM periode 2022-2027 di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Sleman, D.I Yogyakarta, Jumat 27 Mei 2022. Ova Emilia terpilih sebagai Rektor UGM periode 2022-2027 melalui Rapat Pleno menggantikan Panut Mulyono dan tercatat sebagai rektor perempuan kedua di universitas tersebut. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
Daftar 17 Rektor UGM dari Masa ke Masa Sejak Sardjito, Pratikno, hingga Ova Emilia

Selama puluhan tahun berdiri, Universitas Gadjah Mada (UGM) telah dipimpin oleh belasan rektor berbeda. Berikut Rektor UGM dari masa ke masa.


Diskusi Election Corner FISIPOL UGM Soroti Berbagai Isu di Yogyakarta Menjelang Pilkada 2024

3 hari lalu

Election Corner Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) menggelar forum diskusi bertajuk
Diskusi Election Corner FISIPOL UGM Soroti Berbagai Isu di Yogyakarta Menjelang Pilkada 2024

Election Corner Fisipol UGM gelar diskusi jaring isu jelang Pilkada Serentak 2024, beberapa komunitas paparkan isu-isu yang ada di Yogyakarta.


Election Corner FISIPOL UGM Gelar Diskusi dan Paparkan Temuan Indeks Kerawanan Pemilu Menjelang Pilkada 2024

3 hari lalu

Election Corner Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) menggelar forum diskusi bertajuk
Election Corner FISIPOL UGM Gelar Diskusi dan Paparkan Temuan Indeks Kerawanan Pemilu Menjelang Pilkada 2024

Election Corner Fisipol UGM gelar diskusi jaring isu jelang Pilkada 2024 dan paparkan temuan Indeks Kerawanan Pemilu di Indonesia.


2 Pengelola Pondok Pesantren Al Qonaah di Bekasi Jadi Tersangka Kasus Pencabulan Terhadap Santriwati

3 hari lalu

Ilustrasi pencabulan. Shutterstock
2 Pengelola Pondok Pesantren Al Qonaah di Bekasi Jadi Tersangka Kasus Pencabulan Terhadap Santriwati

Polisi menetapkan 2 pengelola Pondok Pesantren Al Qonaah sebagai tersangka kasus pencabulan. Keduanya adalah ayah dan anak.


Siswi Korban Guru Cabul di Gorontalo Dikabarkan Dikeluarkan, FSGI: Sekolah Ingin Lepas Tanggung Jawab

4 hari lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo Antara/HO-Dokumentasi Pribadi
Siswi Korban Guru Cabul di Gorontalo Dikabarkan Dikeluarkan, FSGI: Sekolah Ingin Lepas Tanggung Jawab

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritik salah satu MAN di Gorontalo yang dikabarkan mengeluarkan siswi korban kekerasan seksual oleh guru


Kemenag akan Pecat Guru Madrasah yang Berbuat Asusila di Gorontalo

4 hari lalu

Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie. Foto: ANTARA/HO-Kemenag
Kemenag akan Pecat Guru Madrasah yang Berbuat Asusila di Gorontalo

Kementerian Agama akan menunggu hasil persidangan sebelum memecat DH, guru yang melakukan kekerasan seksual pada muridnya di Gorontalo