TEMPO.CO, Jakarta - Koodinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur Mareta Sari mengatakan ada empat orang laki-laki tidak dikenal mendatangi tempat berkumpulnya aktivis JATAM di Kota Samarinda. Mereka yang datang pukul 20.58 WITA kemarin malam mengaku sebagai polisi, namun tidak berseragam.
“Bisa saja bukan dari polisi sini, karena gak pakai seragam, gak ada identitas yang ditunjukkan juga. Ngakunya dari Polres Samarinda,” kata Mareta saat dihubungi, Rabu, 14 Agustus 2024.
Kedatangan empat orang itu beberapa jam sebelum aksi yang akan digelar JATAM Kalimantan Timur di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), pada hari ini pukul 10.00 WITA. Agenda demonstrasi itu mengkritik masalah sosial ekologis yang timbul akibat proyek IKN.
Ketika empat orang itu datang, kata Mareta, para aktivis JATAM sedang mempersiapkan perangkat aksi. Berdasarkan tangkapan layar rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang diterima Tempo, terdapat dua orang yang duduk di teras rumah tempat aktivis JATAM Kalimantan Timur sedang berkumpul.
Tangkapan layar itu menunjukkan pukul 20.58 tanggal 14 Agustus 2024. Mareta Sari menuturkan empat laki-laki yang datang hanya berbincang-bincang dengan aktivis JATAM yang ada di lokasi.
Mereka bertanya soal aktivitas demonstrasi yang akan digelar esok hari dan siapa saja yang hadir. Orang-orang yang datang itu juga ditanyakan dari mana asalnya dan apa kepentingannya datang ke tempat.
Semuanya hanya mengiyakan ketika ditanya apakah benar sebagai aparat kepolisian. “Tapi sebenarnya apa kepentingannya? Kami sudah kasih surat pemberitahuan ke Polres Balikpapan untuk aksi besok karena aksi di Balikpapan,” tuturnya. Setelah berbincang, empat orang itu pergi dan dipastikan tidak ada kekerasan.
JATAM Kalimantan Timur akan turun ke jalan mengkritik berbagai persoalan pembangunan IKN dua hari sebelum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Nantinya kelompok aktivis ini juga akan memberikan penghargaan secara simbolik kepada OIKN sebagai alat negara yang dibentuk untuk melancarkan perampasan ruang hidup atas nama pembangunan ibu kota negara yang baru.
Pilihan Editor: Jaringan TPPO Myanmar Ancam akan Amputasi Hendri jika Keluarga Tidak Setor Rp 500 Juta
