Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dugaan Gratifikasi Diungkap Menantu, Desakan Periksa Jaksa Asri Agung Putra Menguat

image-gnews
Jaksa Asri Agung Putra. ANTARA/Laily Rahmawaty
Jaksa Asri Agung Putra. ANTARA/Laily Rahmawaty
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Desakan aparat hukum memeriksa Staf Ahli Jaksa Agung, Asri Agung Putra, soal dugaan menerima gratifikasi menguat. Isu ini muncul pertama kali dari tangkapan layar pesan pribadi akun Instagram yang diduga milik menantunya, Jelita Jeje, yang bercerita jika keluarganya kerap dapat fasilitas dari pengusaha.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, mengatakan penting bagi Kejaksaan Agung memeriksa pejabat eselon I-nya itu sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan. “Pak Jaksa Agung sebaiknya mengambil langkah konkret untuk memperbaiki integritas dirinya dan instutsinya," ujar Julius kepada Tempo, Senin, 22 Agustus 2024. 

Julius menuturkan ada sejumlah faktor mengapa kejaksaan perlu memeriksa jaksa Asri Agung Putra. Pertama, adanya pernyataan dari menantu jika pemberian fasilitas mewah oleh pengusaha adalah hal biasa. Artinya, patut diduga frekuensinya cukup tinggi.

Kedua, dasar pernyataan Jelita Jeje jika pejabat negara lumrah mendapat fasilitas dari pengusaha diperoleh langsung dari mertuanya. Jika dugaan tersebut benar, maka Asri melanggar Pasal 7 ayat (1a) Kode Etik Profesi Jaksa. "Pendapat saya itu bukan hanya pada level pelanggaran etika dan perilaku. Tapi pada dugaan  tindak pidana korupsi yang berupa gratifikasi atau suap," ujar Julis.

Dugaan tersebut patut ditelusuri mengingat posisi Asri sebagai penegak hukum. "Dengan segala pertimbangan nama baik institusional, sebaiknya pak Jaksa Agung mengambil tindakan tegas," ujar Julius. 

Desakan agar Asri Agung Putra diperiksa juga datang dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Mereka mendesak KPK menyelidiki dugaan penerimaan gratifikasi ini. Peneliti ICW Kurnia Ramdhana mengatakan, KPK sebagai aparat penegak hukum yang berwenang menyelidiki adanya dugaaan gratifikasi harus begerak.

Sebab, sudah ada petunjuk yang mengarah adanya dugaan penyelenggara negara menerima hadiah tersebut. “Itu petunjuk untuk mendalami apakah benar informasi itu,” kata Kurnia dikonfirmasi Tempo, Sabtu, 24 Agustus 2024. 

Menurut Kurnia, pernyataan itu merupakan petunjuk dan dengan mudah didalami oleh aparat penegak hukum dalam hal ini KPK. “Tidak sulit penegak hukum memverifikasi tinggal cek saja tanggal berapa dia berangkat, setelah itu cek siapa pemberinya,” kata Kurnia.

Selain itu, Eks Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, juga menuntut KPK proaktif melakukan investigasi dugaan Asri Agung Putra menerima gratifikasi. “Hal ini juga bisa dipandang sebagai bagian dari pencegahan korupsi. Apalagi ini sudah menjadi perhatian publik dan netizen sudah membongkar identitas yang bersangkutan,” kata Yudi dalam keterangan tertulis, Ahad, 25 Agustus 2024.

Meski begitu, Yudi meminta KPK untuk tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. “Namun, KPK tidak boleh membiarkan hal ini berlalu begitu saja tanpa penanganan,” tuturnya.

Menurut mantan ketua wadah pegawai KPK ini, kecepatan reaksi KPK menanggapi hal ini akan membuat kepercayaan publik semakin meningkat kepada lembaga antirasuah itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jelita Jeje viral usai tersebar tangkapan layar pesan pribadi akun Instagram @jelitajee—yang diduga miliknya—kepada seseorang dan menyebut kalau dirinya bersama keluarga bisa ke luar negeri dengan dibiayai pengusaha. Mulai dari jet pribadi hingga fasilitas mewah kerap ditawarkan pengusaha secara cuma-cuma hanya karena mertuanya merupakan pejabat negara.

Pernyataan itu bermula ketika akun @jelitajee menanggapi ramainya hujatan yang ditujukkan kepada menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono yang pamer menaiki pesawat jet pribadi ke Amerika Serikat. Hujatan itu mengarah pada berasal darimanakah anggaran itu. 

Akun itu pun lantas menceritakan pengalaman keluarganya yang kerap difasilitasi oleh para pengusaha ketika bepergian ke luar negeri.

"Gue jg jd bnyk tau dari mertua gue, kita kl kluar negeri itu d cover sm pengusaha2 yg emang ngasih fasilitas tanpa diminta, disuruh milih mau nginep di mana, naik pesawat apa, gak pernah pusing, apalagi sekelas presiden” ujarnya saat mengirimkan pesan melalui DM dari akun Instagram @jelitajee yang diviralkan oleh akun X, @anibutnotaniani.

Lebih lanjut, Jelita pun meyakini bahwa sekelas keluarga presiden tentunya mendapatkan banyak tawaran fasilitas dari pengusaha-pengusaha. “Pada rebutan tu orang-orang mau fasilitasi jadi itu bukan pakai duit negara apalagi dibilang bukan urusan kepresidenan," 

"Emang yang bisa naik jet pribadi presiden pas tugas doang? Nggak loh.. Banyak banget pengusaha-pengusaha yang sudah punya jet pribadi, disewain juga banyak. Apalagi buat anak mantu presiden banyak yang nyodorin pasti (ini pengalaman pribadi) bukan katanya tapi memang faktanya begitu kalau udah di lingkup pejabat tinggi," tuturnya.

Jelita merupakan menantu Asri Agung Putra. Saat ini Asri menjabat sebagai Staf Ahli Jaksa Agung, sebelumnya ia pernah menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan, selain itu ia juga pernah menjadi Plh Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum.

Ade Ridwan Yandwiputra, Defara Dhanya Paramitha berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Profil Mertua Jelita Jeje Asri Agung Putra, Pernah Kawal Kasus Novel Baswedan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PBHI Sebut Seleksi Calon Pimpinan 2024 Dinodai Peserta dari Internal KPK

1 jam lalu

Ilustrasi Gedung KPK
PBHI Sebut Seleksi Calon Pimpinan 2024 Dinodai Peserta dari Internal KPK

PBHI menilai bahwa seleksi Capim KPK periode 2024-2029 dinodai oleh peserta dari Internal KPK sendiri.


Mantan Anggota Pansel Kritik Seleksi Capim KPK 2024: Integritas Tidak Jadi Pertimbangan Nomor Satu

2 jam lalu

Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK mengumumkan hasil seleksi profile assessment Capim dan Cadewas KPK di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta pada Rabu, 11 September 2024. Tempo/Novali Panji
Mantan Anggota Pansel Kritik Seleksi Capim KPK 2024: Integritas Tidak Jadi Pertimbangan Nomor Satu

Mantan anggota Pansel KPK 2015 Natalia Soebagjo mengkritisi hasil seleksi capim KPK saat ini. Integritas tidak jadi pertimbangan utama.


Tanggapan Novel Baswedan Soal Putusan MK Tolak Uji Materi Batas Usia Capim KPK

3 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Tanggapan Novel Baswedan Soal Putusan MK Tolak Uji Materi Batas Usia Capim KPK

MK menolak uji materi yang dilayangkan Novel Baswedan dkk ihwal batas minimal Capim KPK. Begini kata Novel Baswedan.


Ketika Presiden Jokowi Lebih Senang Bertemu Ormas Ketimbang KPK

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 November 2023. Nawawi menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan sementara usai jadi tersangka kasus pemerasan. Nawawi adalah Wakil Ketua KPK yang telah menjabat sejak 2019. Kala itu, ia lolos menjadi pimpinan KPK setelah mengumpulkan 50 suara dalam voting yang digelar Komisi III DPR RI. TEMPO/Subekti.
Ketika Presiden Jokowi Lebih Senang Bertemu Ormas Ketimbang KPK

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango menyebut Jokowi Lebih senang bertemu dengan Ormas daripada KPK.


Capim KPK Didominasi APH, Pegiat Antikorupsi: Berpotensi Loyalitas Ganda

3 jam lalu

Foto kolase empat jaksa yang mengikuti seleksi calon pimpinan KPK: (dari kiri) Andi Herman, Sugeng Purnomo, Fitroh Rohcahyanto, dan Harli Siregar. Dok. Istimewa, Dok.Polkam, TEMPO/Imam Sukamto, TEMPO/M. Taufan Rengganis
Capim KPK Didominasi APH, Pegiat Antikorupsi: Berpotensi Loyalitas Ganda

Capim KPK didominasi aparat penegak hukum dari unsur kepolisian dan kejaksaan.


Soal Jet Pribadi Kaesang-Bobby, Eks Penyidik KPK: Gratifikasi Biasanya Lewat Keluarga, Ajudan dan PRT

4 jam lalu

Tangkapan layar dari video pendek yang menunjukkan momen Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turun dari jet pribadi dan langsung berjalan menuju mobil yang telah menunggu di apron bandara. Petugas tampak membawa sejumlah tas-tas belanjaan mewah tanpa melewati pemeriksaan Bea Cukai. (Sumber: Twitter)
Soal Jet Pribadi Kaesang-Bobby, Eks Penyidik KPK: Gratifikasi Biasanya Lewat Keluarga, Ajudan dan PRT

Eks penyidik KPK menilai seharusnya KPK sudah menindaklanjuti dugaan gratifikasi jet pribadi ke Kaesang dan Bobby Nasution.


Mobil Harun Masiku Ditemukan, Ada Dimana?

4 jam lalu

Mobil Toyota Camry diduga milik Harun Masiku, tersangka penyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mobil itu kini terparkir di area Apartemen Thamrin Residences, Jakarta, Ahad, 19 Januari 2020. TEMPO/Rosseno Aji
Mobil Harun Masiku Ditemukan, Ada Dimana?

Dimana mobil Harun Masiku yang berhasil ditemukan oleh KPK dan diduga berisi dokumen penting?


KPK Dapatkan Dokumen Milik Harun Masiku, Eks Penyidik: Yang Penting Temukan Orangnya

5 jam lalu

Mobil Toyota Camry diduga milik Harun Masiku, tersangka penyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mobil itu kini terparkir di area Apartemen Thamrin Residences, Jakarta, Ahad, 19 Januari 2020. TEMPO/Rosseno Aji
KPK Dapatkan Dokumen Milik Harun Masiku, Eks Penyidik: Yang Penting Temukan Orangnya

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo, menilai yang paling penting saat ini adalah menemukan Harun Masiku


Wakil Ketua KPK: Pemberantasan Korupsi Tidak Cukup dengan Hanya Pidato dan Omon-omon

5 jam lalu

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan keterangan saat konferensi pers terkait penetapan tersangka kasus korupsi PLTU Bukit Asam di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. KPK menahan General Manager pada PT. PLN (Persero) UIK SBS Bambang Anggono, Manager Enjiring PT. PLN (Persero) UIK SBS Budi Widi Asmoro, dan Direktur PT Truba Engineering Indonesia (TEI) Nehemia Indrajaya dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait Pekerjaan Retrofit Sistem Sootblowing PLTU Bukit Asam Unit Pelaksana Pembangkitan Bukit Asam PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (UIK SBS) Tahun 2017 - 2022 yang merugikan negara sekitar Rp25 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK: Pemberantasan Korupsi Tidak Cukup dengan Hanya Pidato dan Omon-omon

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, KPK tak bisa menuntaskan masalah korupsi lebih dari 30 persen. Ada yang jadi tanggung jawab presiden.


Kisruh Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang, Ketua KPK Ungkap Sulit Temui Presiden Jokowi

6 jam lalu

Petugas keamanan melepas poster foto Presiden RI Jokowi, putrinya Kahiyang Ayu dan saudara ipar mantan ketua MK Anwar Usman, yang ditempelkan oleh puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dalam unjuk rasa, di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis, 12 September 2024. Demonstran mendesak KPK segera memeriksa menindaklanjuti fakta persidangan terdakwa Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba yang menyebut nama Kahiyang dan Bobby Nasution. TEMPO/Imam Sukamto
Kisruh Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang, Ketua KPK Ungkap Sulit Temui Presiden Jokowi

Nawawi menyebut selama lima tahun KPK jilid V, Jokowi tidak pernah mengirimkan undangan kepada pimpinan.