Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembelian Tanah Cengkareng Cacat, Ini Kejanggalan Sertifikat

Editor

Bagja

image-gnews
Sertifikat dengan nomor, tanggal, dan bulan yang sama, tapi tahun berbeda miliki Toeti Noezlar Soekarno di Jalan Lingkar Luar Cengkareng Barat, Jakarta.
Sertifikat dengan nomor, tanggal, dan bulan yang sama, tapi tahun berbeda miliki Toeti Noezlar Soekarno di Jalan Lingkar Luar Cengkareng Barat, Jakarta.
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKoran Tempo edisi 21 Juli 2016 menurunkan laporan hasil penelusuran atas pembelian tanah Cengkareng seluas 4,6 hektare oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Jakarta pada 2015. Menurut laporan itu, pembelian tersebut cacat prosedur.

Dinas membelinya dari Toeti Noezlar Soekarno sebesar Rp 668 miliar untuk membangun rumah susun bagi penduduk korban penggusuran. Salah satu yang tak sesuai prosedur adalah Dinas Perumahan tak mengundang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rapat koordinasi pembelian tanah Cengkareng akhir Juli 2015.

BACA: Sertifikat Tanah Cengkareng yang Dibeli DKI Janggal

Menurut Kepala Biro Hukum Yayan Yuhana, seharus Dinas Perumahan melibatkan BPKAD. “Kalau pun itu tanah bukan aset pemerintah, BPKAD harus terlibat karena akan menjadi aset,” kata Yayan seperti dikutip Koran Tempo edisi tersebut.

Karena tak melibatkan BPKAD yang memiliki daftar aset milik pemerintah, pembelian tanah yang terletak di Jalan Lingkar Luar itu bermasalah. Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, serta Kejaksaan Agung tengah menyelidiki perkara itu karena belakangan tanah itu diklaim milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan sejak 1957.

Selain tak melibatkan BPKAD, Yayan merasa heran dengan Dinas yang meminta surat keterangan tidak sengketa ke Kelurahan Cengkareng Barat. Padahal, kata dia, surat tidak sengketa dikeluarkan bukan terkait jual-beli tanah melainkan sebagai syarat membuat sertifikat. “Prosedurnya enggak seperti gitu,” ujar dia.

BACA: Sertifikat Lahan Cengkareng Diragukan, Ini Kata BPN

Ika Lestari Adji, yang dicopot oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dari jabatan Kepala Dinas Perumhan akibat pembelian ini, irit bicara. Ketika ditemui di Balai Kota ia terlihat murung. “Maaf belum bisa ngomong,” katanya.

Dengan terbitnya surat pernyataan tak sengketa membuat kejanggalan pembelian tanah Cengkareng kian mencuat. Tempo menelusuri sertifikat yang dijual Toeti itu dan menemukan beberapa kejanggalan lain:

BACA: Alasan Ahok Tak Pakai NJOP Saat Beli Tanah Cengkareng

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Satu sertifikat terbit dua kali
Satu dari tiga sertifikat yang dibeli Dinas Perumahan nomor 13069 seluas 3,4 hektare terbit dua kali: pada 2010 dan 2014. Anehnya, tanggal terbitnya sama yakni 8 Juli, hanya berbeda tahun belaka.

Sertifikat berdasarkan surat kehilangan 2013
Sertifikat hak milik nomor 13069 seluas 3,4 hektare milik Toeti terbit pada 2010 berdasarkan surat kehilangan girik C 148 persil 91 blok S III dari Kepolisian Jakarta Barat pada 2013.

Surat kehilangan terbit sepekan
Surat keterangan sertifikat 2010 hilang diterbitkan Kepolisian Resor Jakarta Barat hanya sepekan. Menurut Rasidin Nur, penduduk Cengkareng Barat yang menjadi kuasa pemilik lain lahan itu, penerbitan surat kehilangan, karena diperlukan untuk mengajukan sertifikat baru, perlu waktu sebulan.

Pernyataan tidak sengketa terbit belakangan
Kelurahan baru mengeluarkan surat pernyataan tidak sengketa nomor 157/1.711 pada 10 Oktober 2015, padahal sertifikat nomor 13069 terbit pada 2014. Surat pernyataan tak sengketa dibutuhkan pemilik girik ketika meningkatkan asetnya menjadi hak milik melalui penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional.

Tanah bukan di Cengkareng Barat
Menurut mantan Sekretaris Kelurahan Cengkareng Barat Jufriyanto Amin, Girik nomor 148 persil blok S III yang menjadi dasar sertifikat nomor 13069  tidak pernah  ada dan tidak tercatat dalam buku register catatan liter C di kelurahan Cengkareng Barat serta tidak ada dalam peta persil.

ERWAN HERMAWAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Simon Aloysius Mantiri Komisaris Utama Pertamina Pengganti Ahok, Apa Syarat Pengangkatan Komisaris BUMN?

2 hari lalu

Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Simon Aloysius Mantiri Komisaris Utama Pertamina Pengganti Ahok, Apa Syarat Pengangkatan Komisaris BUMN?

Pertmina menunjuk Simon Aloysius Mantiri menjadi Komisaris Utama Pertamina gantikan Ahok. Apa syarat menjadi komisaris BUMN?


Simon Aloysius Mantiri Gantikan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Dia Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Simon Aloysius Mantiri Gantikan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Dia Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran

Simon Aloysius Mantiri berperan penting dalam kemenangan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 lalu. Ia gantikan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.


Respons Pertamina atas Komisaris Utama Simon Aloysius Orang Dekat Prabowo Subianto

2 hari lalu

Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Respons Pertamina atas Komisaris Utama Simon Aloysius Orang Dekat Prabowo Subianto

Kementerian BUMN mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama Pertamina merangkap komisaris independen.


Serba-serbi Simon Aloysius Mantiri Komisaris Utama Pertamina yang Baru

2 hari lalu

Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Serba-serbi Simon Aloysius Mantiri Komisaris Utama Pertamina yang Baru

Simon Aloysius Mantiri ditunjuk sebagai Komisiaris Utama Pertamina oleh PT Pertamina (Persero)


Profil Simon Mantiri, Orang Dekat Prabowo yang Gantikan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina

3 hari lalu

Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Profil Simon Mantiri, Orang Dekat Prabowo yang Gantikan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina

Profil Simon Mantiri, Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran yang diangkat sebagai Komut Pertamina


Gantikan BTP, Simon Aloysius Mantiri Ditunjuk Sebagai Komisaris Utama Pertamina

3 hari lalu

Jajaran Komisaris PT Pertamina (Persero)
Gantikan BTP, Simon Aloysius Mantiri Ditunjuk Sebagai Komisaris Utama Pertamina

PT Pertamina (Persero) menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama Pertamina. Penunjukkan ini berlangsung pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku Pertamina 2023


Setelah Dikabarkan Pasangan Anies-Ahok, Kini Relawan Dorong Anies-Andika Perkasa di Pilkada Jakarta

6 hari lalu

Anies Baswedan dan Andika Perkasa. FOTO/youtube/Andika Perkasa
Setelah Dikabarkan Pasangan Anies-Ahok, Kini Relawan Dorong Anies-Andika Perkasa di Pilkada Jakarta

Anies Baswedan sebelumnya disebut bisa berpasangan dengan Ahok. Kini relawan dukung Anies-Andika Perkasa maju Pilkada Jakarta 2024.


8 Nama Tokoh Ini Muncul dalam Persepsi Publik Jelang Pilkada 2024

6 hari lalu

Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa, mengusap wajahnya setelah berdoa saat rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pada pilgub Jawa Timur 2018 di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 24 Juli 2018. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
8 Nama Tokoh Ini Muncul dalam Persepsi Publik Jelang Pilkada 2024

Katadata Insight Center (KIC) merilis hasil survei persepsi publik menjelang Pilkada 2024. Hasilnya? Sejumlah nama tokoh ini yang muncul.


Survei KIC soal Persepsi Menjelang Pilkada 2024: Ahok Kuat di DKJ, Airin di Banten, Bobby di Sumut

6 hari lalu

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat ditemui usai Penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Survei KIC soal Persepsi Menjelang Pilkada 2024: Ahok Kuat di DKJ, Airin di Banten, Bobby di Sumut

Ahok mendominasi persepsi publik menjelang Pilkada 2024 dengan 33,2 persen. Bobby Nasution terkuat di Sumatera Utara dengan 42,1 persen.


Respons Bobby Nasution soal Peluang Dukungan PDIP dan Kemungkinan Melawan Ahok di Pilgub Sumut

8 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution memberikan keterangan usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Bobby lulus dalam UKK calon gubernur Sumatera Utara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Respons Bobby Nasution soal Peluang Dukungan PDIP dan Kemungkinan Melawan Ahok di Pilgub Sumut

Bobby Nasution merespons soal proses negosiasi dengan PDIP dan kemungkinan Ahok akan maju di Pilgub Sumut.