2 Alasan DPRD Menolak Usulan Penyertaan Modal MRT dan Sarana Jaya

Ilustrasi rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Tempo/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan menolak usulan penyertaan modal daerah (PMD) untuk  PT Mass Rapid Transit atau MRT  Jakarta dan PD Sarana Jaya. Kedua perusahaan ini adalah badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah DKI Jakarta.

“Kalau melihat situasi seperti ini, Komisi C  kecenderungannya melakukan penolakan PMD bagi perusahaan daerah yang usulannya bareng," kata  Ketua Komisi C DPRD DKI, Santoso di Jakarta pada Rabu  24 Oktober 2018.

Baca juga: PT MRT Ajukan Suntikan Modal Rp 4,4 Triliun di 2019, untuk Apa?

Santoso memberikan dua alasan penolaka. Pertama,  penambahan modal bagi BUMD tak boleh melebihi plafon anggaran yang tertera dalam peraturan daerah. Artinya, peraturan daerah harus direvisi terlebih dulu jika BUMD memerlukan dana tambahan lebih besar dari plafon.

Pada rapat hari ini, dua BUMD tersebut mengusulkan PMD untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Asalan kedua, kata  Santoso, seharusnya  perubahan modal yang dibahas dalam revisi peraturan daerah rampung terlebih dulu. Setelah itu, BUMD baru dapat mengusulkan PMD untuk menyerap tambahan modal.

“Tapi saat ini yang dilakukan oleh eksekutif itu linear. Usul perubahan modal terus minta juga penyertaan modal," ujar Santoso.

Direktur Utama PT MRT Jakarta William P. Sabandar mengusulkan PMD untuk dianggarkan dalam APBD 2019 sebesar Rp  4,4 triliun.  PT MRT Jakarta bakal menyerap Rp  4,3 triliun untuk melunasi proyek MRT fase pertama pada Maret 2019. Sementara Rp 35 miliar untuk memulai fase kedua MRT.

Artinya, PMD PT MRT menjadi Rp 15,3  triliun jika anggota dewan menyetujui usulan tersebut. Sementara plafon modal untuk PT MRT yang tertuang dalam peraturan daerah, yakni Rp 14,6 triliun.

Hal serupa juga terjadi pada PD Sarana Jaya. Direktur Utama PD Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan meminta tambahan modal sebesar Rp 600 miliar. Uang itu digunakan untuk membeli alat produksi baru.

Simak juga: Delapan BUMD Ajukan PMD, Anies Baswedan Beri Sinyal Positif

Sebelumnya, Sarana Jaya mengusulkan PMD sebesar Rp 5,3 triliun untuk menggarap proyek Tanah Abang dan rumah DP nol rupiah. Sementara itu, Sarana Jaya telah menyerap modal  Rp  2 triliun tahun ini.  

Karena itu, Sarana Jaya sudah mengajukan revisi peraturan daerah agar modal perusahaan berubah dari Rp 2 triliun menjadi Rp 10 triliun.  PT MRT Jakarta juga mengalami masalah yang sama dengan Sarana Jaya.  






Pulau Reklamasi G dari 10 Hektare Tinggal 1,7 akibat Abrasi, Riza Patria: Belum Pasti Hunian

2 hari lalu

Pulau Reklamasi G dari 10 Hektare Tinggal 1,7 akibat Abrasi, Riza Patria: Belum Pasti Hunian

Wagub DKI Jakarta belum pastikan pulau reklamasi Pulau G tersisa 1,7 hektare akibat abrasi dari semua 10 hektare untuk permukiman.


Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

2 hari lalu

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


MRT Jakarta Temukan Artefak Era Batavia di Proyek CP 203 Kawasan Glodok

6 hari lalu

MRT Jakarta Temukan Artefak Era Batavia di Proyek CP 203 Kawasan Glodok

PT Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta (Perseroda) menemukan artefak peninggalan jaman kolonial Batavia dan Sunda Kelapa di lokasi pembangunan MRT Fase 2 Bundaran HI-Kota.


Jumlah Penumpang MRT Jakarta Kembali Meningkat Pascakenaikan Harga BBM

7 hari lalu

Jumlah Penumpang MRT Jakarta Kembali Meningkat Pascakenaikan Harga BBM

Sebelum harga BBM naik, jumlah penumpang MRT Jakarta menunjukkan penurunan selama 3 bulan berturut-turut.


Anies Baswedan Akan Lengser, PDIP Menyoal Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Gerindra dan PAN Apresiasi

11 hari lalu

Anies Baswedan Akan Lengser, PDIP Menyoal Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Gerindra dan PAN Apresiasi

Rumah sakit yang diubah menjadi rumah sehat oleh Anies Baswedan diinilai politikus PDIP akan tenggelam seiring berakhirnya jabatan dia.


Tiga Bulan Berturut-turut Jumlah Penumpang MRT Jakarta Terus menurun

12 hari lalu

Tiga Bulan Berturut-turut Jumlah Penumpang MRT Jakarta Terus menurun

Data jumlah penumpang MRT Jakarta selama Juni hingga Agustus menunjukkan penurunan.


Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan DP Nol Rupiah Meski Anies Baswedan Tak Lagi Jadi Gubernur

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan DP Nol Rupiah Meski Anies Baswedan Tak Lagi Jadi Gubernur

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi tetap akan melanjutkan program DP Nol Rupiah setelah Anies Baswedan tak lagi jadi gubernur. Harus ada terobosan.


Proyek Triliunan Rupiah Sekadar Lewat, Jakpro akan Bagi-bagi Proyek untuk Anak Usaha

12 hari lalu

Proyek Triliunan Rupiah Sekadar Lewat, Jakpro akan Bagi-bagi Proyek untuk Anak Usaha

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto menyebut, pihaknya akan fokus mereformasi anak usaha. Menurut dia, Jakpro bakal memprioritaskan anak usaha sebagai penerima proyek agar meraup untung.


Dirjen Kemendagri Bahtiar Berterima Kasih ke DPRD DKI dan DPD yang Dukung sebagai Calon Pj Gubernur

12 hari lalu

Dirjen Kemendagri Bahtiar Berterima Kasih ke DPRD DKI dan DPD yang Dukung sebagai Calon Pj Gubernur

Dirjen Kemendagri Bahtiar menyampaikan terima kasih ke DPRD DKI karena mengusulkan dirinya sebagai calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

12 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.