Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penjelasan Pemkab Bogor Soal Laporan BPK tentang Dana Hibah Rp 23 Miliar

image-gnews
Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Bogor Ade Jaya Munadi mengatakan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Jawa Barat terhadap dana hibah sebesar Rp 23 miliar pada tahun anggaran 2020 bukan kerugian negara. Ade Jaya menjelaskan hal itu terjadi karena saat pemeriksaan BPK dilakukan laporan hibah tersebut belum rampung.

“Jadi sebetulnya itu temuan biasa dalam LHP BPK, bukan kerugian Negara. Saat BPK selesai melakukan pemeriksaan, laporan dana hibah itu belum selesai. Jadi temuan dan itu sifatnya administrasi bukan kerugian Negara karena fisik penggunaan anggarannya ada,” kata Ade Jaya kepada Tempo di kantornya, Cibinong. Senin, 15 November 2021.

Sebelumnya dalam LHP BPK Jawa Barat Nomor 23A/LHP/VII.BDG/05/21 yang diterima Tempo, Tim Penaggungjawab Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Barat menemukan aliran dana hibah dari APBD TA 2020 Pemkab Bogor yang dapat dicairkan tapi tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh beberapa lembaga penerima dana hibah tersebut. Bahkan untuk temuan ini, Ombudsman Jakarta Raya meminta Pemkab Bogor untuk segera menyelesaikan dan melengkapi LHP tersebut agar tidak simpang siur informasinya.

Ade Jaya mengatakan setelah BPK merampungkan pemeriksaannya dan jadi LHP, pihaknya memiliki waktu 60 hari kerja untuk menyelesaikan pertanggung jawaban dari sisi administrasi dan melaporkannya kembali kepada BPK.

Ia mengklaim pihaknya sudah mengecek keseuaian antara laporan penggunaan anggaran hibah dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Hasilnya, kata dia, sesuai.

Ade Jaya mengatakan Pemerintah Kabupaten Bogor tidak akan sembarangan mengeluarkan dana, apalagi untuk hibah. Menurut dia, Pemkab Bogor bakal melakukan verifikasi berulang terhadap lembaga penerima hibah mulai dari pengajuan hingga pencairan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Dicocokan dengan proposal dan disesuaikan dengan si penerima hibahnya. Kan ada syarat untuk pencairan dana hibah, ada subjeknya dan harus berbadan hukum dan itu diverifikasi SKPD. Tidak bisa dipelimpahkan, jika dalam perencanaan tidak diverifikasi oleh SKPD,” kata Ade Jaya.

M.A MURTADHO

Baca juga:

Dana Hibah Janggal Rp 23 M, Ombudsman: Pemkab Bogor Harus Tagih Penguna LHP BPK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPK: Indonesia Kehilangan Rp3 Triliun jika Berlakukan Lagi Bebas Visa bagi 169 Negara

11 jam lalu

Sejumlah wisatawan membawa papan selancar berjalan menuju ke tengah laut saat berlibur di Pantai Kuta, Badung, Bali, Senin, 25 September 2023. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan untuk retribusi sebesar Rp150 ribu kepada turis asing yang masuk Pulau Dewata diterapkan mulai Februari 2024 dan mekanismenya serta tata cara pungutan uang kepada turis asing hingga saat ini masih disusun dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
BPK: Indonesia Kehilangan Rp3 Triliun jika Berlakukan Lagi Bebas Visa bagi 169 Negara

BPK mengingatkan pemerintah, jika kebijakan Bebas Visa Kunjungan kembali diterapkan bagi 169 negara, pemerintah bisa kehilangan Rp3 triliun setahun


KPU Jabar Rekrut Ribuan Pantarlih untuk Pilkada 2024, Cek Cara Daftarnya

16 jam lalu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menempelkan stiker tanda lolos tahapan coklit ke rumah warga di Cisalak, Depok, Jawa Barat, Rabu, 22 Februari 2023. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menugaskan 5.558 petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) kepada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan mendatangi rumah warga secara door to door. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Jabar Rekrut Ribuan Pantarlih untuk Pilkada 2024, Cek Cara Daftarnya

KPU Jabar merekrut sebanyak 132.261 orang petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih untuk Pilkada 2024. Pendaftaran ditutup Rabu, 19 Juni 2024.


KPU Jabar Rekrut 132.261 Orang Pantarlih untuk Pilkada 2024

20 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
KPU Jabar Rekrut 132.261 Orang Pantarlih untuk Pilkada 2024

KPU Jabar merekrut sebanyak 132.261 orang petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih untuk Pilkada 2024


Viral Lautan Sampah di Bawah Jembatan Sapan, Penjabat Gubernur Jawa Barat: Pengerukannya Bisa Seminggu

1 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Viral Lautan Sampah di Bawah Jembatan Sapan, Penjabat Gubernur Jawa Barat: Pengerukannya Bisa Seminggu

Pemandangan lautan sampah di aliran Sungai Citarum di bawah Jembatan Sapan viral beberapa hari ini. Penjabat Gubernur Jawa Barat memeriksa langsung kondisinya.


BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Terkait Perjalanan Dinas Senilai Rp39 Miliar

2 hari lalu

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Terkait Perjalanan Dinas Senilai Rp39 Miliar

KPU menyatakan telah mengembalikan biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp10,5 miliar seperti temuan BPK.


Karen Agustiawan, Perjalanan Kasus Korupsi Eks Dirut Pertamina

2 hari lalu

Terdakwa mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009-2014, Karen Agustiawan, mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Penasehat hukum menghadirkan Wakil Presiden RI ke 10 Jusuf Kalla, sebagai saksi yang meringankan untuk terdakwa Karen Agustiawan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Karen Agustiawan, Perjalanan Kasus Korupsi Eks Dirut Pertamina

Karen Agustiawan terdakwa perkara korupsi pengadaan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) di PT Pertamina telah menjalani pleidoi


Ketua KPU Sebut Lembaganya Telah Kembalikan Kelebihan Anggaran Perjalanan Dinas ke Kas Negara

4 hari lalu

Ketua KPU Sebut Lembaganya Telah Kembalikan Kelebihan Anggaran Perjalanan Dinas ke Kas Negara

Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa KPU telah mengembalikan kelebihan anggaran perjalanan dinas yang menjadi temuan BPK ke kas negara


Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Tuding KPK dan BPK Rekayasa Kasusnya

4 hari lalu

Terdakwa Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009 - 2014, Galaila Karen Agustiawan, mengikuti sidang pembacaan surat tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Karen Agustiawan, pidana penjara badan selama 11 tahun dan pidana denda sebesar Rp.1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp.1,09 miliar dan 104 USDollar subsider 2 tahun penjara, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Tuding KPK dan BPK Rekayasa Kasusnya

"Proses dakwaan kepada saya adalah sebuah rekayasa kriminalisasi melalui kerja sama antara KPK dan BPK," kata Karen Agustiawan saat membacakan pleidoi


Terkini: Jokowi Beli Sapi Milik Polisi Rp 100 Juta, Deretan Masalah Pembangunan IKN Temuan BPK

4 hari lalu

Sapi jenis PO dengan berat hampir satu ton milik peternak dari Kelurahan Wonolelo, Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibeli Presiden Jokowi untuk hewan kurban Idul Adha 1445/2024. ANTARA/Hery Sidik
Terkini: Jokowi Beli Sapi Milik Polisi Rp 100 Juta, Deretan Masalah Pembangunan IKN Temuan BPK

Berita terkini: Presiden Jokowi membeli sapi milik polisi di Bantul Rp 100 juta. Deretan masalah pembangunan IKN berdasarkan temuan BPK.


Deretan Masalah Pembangunan IKN yang Ditemukan BPK: Rencana Pendanaan, Lahan Infrastruktur hingga..

4 hari lalu

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Deretan Masalah Pembangunan IKN yang Ditemukan BPK: Rencana Pendanaan, Lahan Infrastruktur hingga..

Dalam auditnya, BPK menemukan sejumlah permasalahan atas pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Apa saja masalah yang ditemukan BPK itu?