Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Eks Bupati Temanggung Dilaporkan ke Kejaksaan soal Dugaan KKN di Sektor Pendidikan

image-gnews
Logo OSIS yang menempel pada seragam sekolah di Pasar Jatinegara, Jakarta, Senin 15 April 2024.  TEMPO/Subekti.
Logo OSIS yang menempel pada seragam sekolah di Pasar Jatinegara, Jakarta, Senin 15 April 2024. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung, Andrianto melaporkan eks Bupati Temanggung periode 2018-2023 Muhammad Al Khadziq alias Hadik ke Kejaksaan Negeri Temanggung. Laporan yang dibuat dengan tembusan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada Senin, 8 Juli 2024. 

Andrianto melaporkan Hadik karena tidak ada kebijakan daerah di bidang pendidikan berupa Peraturan Bupati atau Perbup Temanggung pada era kepemimpinannya. Ketiadaan Perbup selama 5 tahun masa jabatan Hadik berdampak pada proses penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Temanggung yang terindikasi tidak sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Hal ini menimbulkan dugaan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di kalangan Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah tingkat SMP Negeri. 

Ketua LSPP Temanggung itu juga melaporkan pihak lain dari jajaran pemerintah daerah, seperti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Temanggung Yunianto dan Inspektorat, yang terdiri dari Biro Hukum, Dinas Pendidikan serta Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Temanggung.

"Diduga kuat terjadi pembiaran oleh Bupati, DPRD, inspektorat, Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan dan terindikasi terdapat keuntungan luar biasa dengan tidak adanya Perbup ini," kata Andrianto ketika dihubungi Rabu, 10 Juli 2024. 

Dasar pengaduan tersebut, kata Andrianto, berasal dari laporan orang tua siswa yang mengeluhkan pengadaan seragam sekolah tingkat SD dan SMP negeri se-Kabupaten Temanggung. "Mark-up sehingga orang tua siswa harus membayar seragam sekolah sebesar Rp 1,4 juta sampai Rp 1,6 juta," ujar dia.

Keluhan tersebut diterimanya sejak awal pandemi Covid-19, pada 2020. Selain itu, konstruksi hukum juga telah mengatur bahwa pihak sekolah tidak boleh memaksa siswanya untuk wajib membeli seragam dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada pasaran.

Semua dugaan KKN ini, kata dia, terjadi karena tidak adanya Perbup yang menjadi pedoman dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pendidikan di Temanggung. Selama menjabat, eks Bupati itu diketahui telah mengabaikan amanat Peraturan Daerah. "Telah mengabaikan amanat Peraturan Daerah (Perda) Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan."

Temuan pelanggaran juga mengacu pada dasar ketentuan yang tertuang Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK yang menyebutkan bahwa sekolah dilarang melakukan pungutan atau sumbangan untuk peserta didik baru. Juga Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah pasal 12 yang melarang Komite Sekolah menjual perlengkapan, seperti seragam sekolah. Terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam temuan LSPP, praktik pelanggaran harga seragam sekolah yang tinggi ditemukan di 2 sekolah, yaitu SMPN 2 Temanggung dan SMPN 1 Temanggung. Meski sudah berkali-kali melakukan audiensi ke instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), DPRD, Inspektorat, hingga PJ Bupati Temanggung, pelanggaran ini masih terjadi. Surat edaran pun, berdasarkan pengakuan Andrianto, nyatanya masih belum diimplementasikan di tingkat sekolah.

"Kalau hanya gimmick tidak ada implementasi, akan kami teruskan ke ranah hukum," ujar Andrianto. "LSPP tidak bisa mentolerir lagi."

Eks Bupati Temanggung Hadik, mengklaim semua tuduhan tersebut tidak benar. Dia pun menyoroti soal black campaign atau kampanye hitam yang disebutnya kerap terjadi pada saat dia kembali mencalonkan diri di kontestasi Pilkada Temanggung 2024.

"Saya tidak pernah membenarkan praktik-praktik KKN dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, atau praktik lain yang memberatkan siswa atau orang tua siswa," kata Hadik kepada Tempo, Rabu malam.

Eks Bupati Temanggung periode 2018-2023 itu mengklaim telah mengeluarkan berbagai Perbup soal penyelenggaraan pendidikan, sebagai tindak lanjut dari Perda tentang penyelenggaraan pendidikan. "Daftar rinci Perbupnya ada di Kepala Dinas Pendidikan, bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan."

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Agus Sujarwo mengakui sejak tahun lalu sudah memfasilitasi audiensi untuk temuan LSPP. Merespons laporan ini, dia mengatakan tidak bisa menghalanginya. "Seandainya masih ditemukan pelanggaran, akan kami evaluasi," kata Agus.

Pilihan Editor: Kasus Bos Rental Mobil Tewas Dikeroyok di Sukolilo Pati, Polisi Masih Kejar Satu Pelaku Penggelapan Mobil

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Bupati Temanggung Buka Suara Usai Dilaporkan ke Kejaksaan atas Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah

2 hari lalu

Bupati Temanggung HM AL Khaziq (kanan) menyiramkan air pada Rigen saat tradisi Ruwat Rigen di lembah gunung Sindoro dan gunung Sumbing Kledung, Temanggung, Jawa Tengah, Ahad, 7 Agustus 2022. Tradisi Ruwat Rigen (tempat menjemur tembakau) rutin dilaksanakan masyarakat petani tembakau di lereng gunung Sindoro - Sumbing menjelang musim panen tembakau sebagai wujud permohonon kepada Tuhan agar diberi kelancaran dan kesuksesan. ANTARA/Anis Efizudin
Eks Bupati Temanggung Buka Suara Usai Dilaporkan ke Kejaksaan atas Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah

Muhammad Al Khadziq mengklaim tidak pernah membiarkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di kalangan pendidikan selama masa jabatannya.


Tahun Ajaran Baru, Simak Ketentuan Seragam Sekolah 2024 Jenjang SD-SMA

6 hari lalu

Orang tua memakaikan seragam baru sekolah pada anak di Yogyakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Menurut pedagang, jelang tahun ajaran baru 2024/2025 permintaan seragam sekolah tingkat SD hingga SMA yang dijual dengan harga Rp108.000 hingga Rp190.000 itu meningkat mencapai 40 pasang per hari. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Tahun Ajaran Baru, Simak Ketentuan Seragam Sekolah 2024 Jenjang SD-SMA

Simak ketentuan model, warna, dan atribut pakaian seragam sekolah yang diatur oleh Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022.


Kadis Pendidikan Maluku Utara Tersangka Penyuap Abdul Gani Kasuba Rp 1,2 Miliar, Ini Konstruksi Kasusnya

10 hari lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu bersama tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo (kanan), menghadirkan Pejabat Pembuat Komitmen pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah tahun 2017 - 2021, Yofi Oktarisza, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Yofi Oktarisza, dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa Bagian Tengah dan di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. TEMPO/Imam Sukamto
Kadis Pendidikan Maluku Utara Tersangka Penyuap Abdul Gani Kasuba Rp 1,2 Miliar, Ini Konstruksi Kasusnya

KPK menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara, Imran Jacub sebagai tersangka penyuap Abdul Gani Kasuba.


5 Rekomendasi Museum di Bandung untuk Dikunjungi Anak saat Libur Sekolah

11 hari lalu

Museum Geologi, Bandung, Jawa Barat. TEMPO/Nita Dian
5 Rekomendasi Museum di Bandung untuk Dikunjungi Anak saat Libur Sekolah

Membawa anak mengunjungi museum saat libur sekolah bisa jadi pilihan yang bijak


Kejaksaan Tetapkan 5 Orang Tersangka Korupsi Jalan Tol Cisumdawu

11 hari lalu

Kendaraan memasuki twin tunnel tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat, yang terkoneksi dengan tol Cipali, 3 Maret 2024. Ruas tol yang sudah beroperasi di Indonesia sampai akhir tahun lalu sepanjang 2.816,7 kilometer. . TEMPO/Prima Mulia
Kejaksaan Tetapkan 5 Orang Tersangka Korupsi Jalan Tol Cisumdawu

Kejaksaan Negeri Sumedang tetapkan lima tersangka dugaan korupsi pengadaan tanah Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1 yang merugikan negara Rp 329 miliar.


2 Kebingungan di PPDB SMA Jalur Prestasi Tangsel: Syarat Jarak dan Verifikasi Berkas

12 hari lalu

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
2 Kebingungan di PPDB SMA Jalur Prestasi Tangsel: Syarat Jarak dan Verifikasi Berkas

Dua hari pertama pelaksanaan PPDB SMA Jalur Prestasi di Tangsel masih diwarnai kebingungan calon peserta didik baru.


Kesempatan Terakhir PPDB Jakarta dan Fitur-fitur Windows Defender di Top 3 Tekno

13 hari lalu

Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Kesempatan Terakhir PPDB Jakarta dan Fitur-fitur Windows Defender di Top 3 Tekno

Selain kesempatan terakhir PPDB Jakarta dan Windows Defender, ada juga perkiraan hujan di musim kemarau sepekan ke depan.


Kesempatan Terakhir PPDB Jakarta SD-SMA Besok, Tak Semua Sekolah Bisa Dituju

14 hari lalu

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
Kesempatan Terakhir PPDB Jakarta SD-SMA Besok, Tak Semua Sekolah Bisa Dituju

Bagi yang masih berburu sekolah negeri lewat PPDB Jakarta, tersisa peluang untuk memperebutkan sisa kuota 1-2 Juli 2024.


Masih Ada PPDB Tahap Lanjutan di Jakarta, Siapa yang Bisa dan Tidak Bisa Mendaftar?

17 hari lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Masih Ada PPDB Tahap Lanjutan di Jakarta, Siapa yang Bisa dan Tidak Bisa Mendaftar?

Sejumlah jalur Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Jakarta berakhir Rabu, 26 Juni 2024.


Kisruh PPDB: Bantahan Jual Beli Bangku Kosong hingga Berbagai Peluang Kecurangan

18 hari lalu

Relawan menenpel poster saat mendampingi Puluhan siswa dan keluarga saat unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kisruh PPDB: Bantahan Jual Beli Bangku Kosong hingga Berbagai Peluang Kecurangan

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2024 terus menjadi sorotan