TEMPO.CO, Jakarta - Sederet nama koruptor disebut sebagai pengepul uang pungutan liar atau pungli di Rutan KPK. Nama-nama itu terungkap saat sidang perdana 15 eks pegawai KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat, Kamis, 1 Agustus 2024.
Sederet nama itu di antaranya Wakil Ketua DPR periode 2019-2024 M. Aziz Syamsuddin, eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, hingga eks Dirut Garuda Emiesyah Satar, dan beberapa nama lainnya.
Dalam dakwaan Jaksa KPK, para nama koruptor itu ditunjuk sebagai koordinator tempat tinggal atau korting. Mereka bertugas mengumpulkan uang dari para tahanan untuk kemudian disetor kepada pewakilan terdakwa yang dinamai lurah.
"Lurah bertugas mengkoordinir permintaan dan pengumpulan uang setiap bulan dari para tahanan melalui tahanan yang ditunjuk yang disebut Korting," kata Jaksa KPK membacakan dakwaannya, Kamis, 1 Agustus 2024.
Dalam dakwan Jaksa, korting terbagi di tiap-tiap cabang rutan KPK mulai dari Rutan Pomdam Jaya, Gedung C1, dan Gedung Merah Putih.
Untuk Rutan Pomdam Jaya yang pernah menjadi korting adalah eks Bupati Banggai Kepulauan, Zainal Mus, koruptor izin inpor bawang putih, Elviyanto; koruptor pengadaan di Bakamla, Juli Amar Ma'ruf, eks Dirut Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan, eks staf pemasaran PT WIKA, Firjan Taufan; dan mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
Zainal Mus dan Elviyanto berhasil mengumpulkan uang senilai Rp 939,5 juta dari November 2019-Desember 2020. Sementara Juli Amar Ma'ruf, Yoory Cornelis Pinontoan, Firjan Taufan, dan Sahat Tua Simanjuntak berhasil mengumpulkan Rp 1,60 miliar sejak Januari 2021 hingga Januari 2023.
Selanjutnya untuk Rutan Gedung C1 yang dijadikan korting adalah koruptor pembangunan PLTU Riau-1, Johannes Kotjo; eks Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan; mantan Sekretaris MA, Nurhadi; eks Dirut Pt Garuda Indonesia, Emirsyah Sataar; mantan Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin; mantan Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin; terpidana siap jual beli jabatan, Adi Jumal Widodo; eks Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono; dan terpidana suap anggota DPR, Chandry Suanda.
Para koruptor itu berhasil kumpulkan uang senilai Rp 2,10 miliar dari para tahanan yang mendekam di Rutan Cabang KPK Gedung C1 mulai Februari 2019 hingga Maret 2023.
Terakhir, yang menjadi korting di Rutan Gedung Merah Putih yakni eks Bupati Bangkalan Abdul Latif; terpidana suap dana hibah KONI, Miftahul Ulum; terpidana suap pengurusan perkara MA, Rezky Herbiono; eks Bupati Bintan, Apri Sujadi; mantan Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Ma'sud; dan mantan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.
Para koruptor itu menyetor hingga Rp 1,77 miliar sejak Juli 2019 hingga Mei 2023.
Jaksa KPK menyebut pungli di Rutan KPK terjadi selama Mei 2019 hingga Mei 2023, pada tiga periode kepepimpinan Kepala Cabang Rutan KPK. Ketiganya yakni Deden Rochendi (2017-2018), Ristanta (2020-2022), dan Achmad Fauzi (2022-2023)
"Setiap lurah diminta kumpulkan uang bulanan yang masing-masing cabang Rp 80 juta setiap bulannya atau Rp 5 hingga Rp 20 juta setiap tahanan," katanya.
Dari total uang yang dimintakan setiap bulan itu, jatah untuk Kepala Rutan sebesar Rp 10 juta, Koordinator Rutan Rp 3-10 juta, Komandan Regu hingga Unit Reaksi Cepat (URC) senilai Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta setiap bulannya.
Dalam dakwaannya, Jaksa KPK menjelaskan selama kurun waktu selama empat tahun mulai Mei 2019 hingga Mei 2023 para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp 6.387.150.000 atau Rp 6,3 miliar.
Dari total Rp 6,3 miliar, masing-masing terdakwa mendapat bagian antara lain Deden Rochendi Rp 399,5 juta, Hengki Rp 692,8 juta, Ristanta Rp 137 juta, Eri Angga Permana Rp 100,3 juta, Sopian Hadi Rp 322 juta, Achmad Fauzi Rp 19 juta, Agung Nugroho Rp 91 juta, Ari Rahman Hakim Rp 29 juta.
Kemudian Muhammad Ridwan Rp 160,5 juta, Mahdi Aris Rp 96,6 juta, Suharlan Rp 103,7 juta, Ricky Rachmawanto Rp 116,9 juta, Wardoyo Rp 72,6 juta, Muhammad Abduh Rp 94,5 juta dan Ramadhan Ubaidillah Rp 135,5 juta.
Perbuatan para terdakwa, diyakini sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU RI nomor 20 tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Pilihan Editor: Kode Pungli di Rutan KPK: Jatah 01, Arisan, Pempek, hingga Pakan Jagung
