TEMPO.CO, Pangkalpinang - Ratusan masyarakat Koba Kabupaten Bangka Tengah demonstrasi ke Kantor Gubernur Bangka Belitung, Rabu, 7 Agustus 2024. Aksi demo dilakukan guna menuntut Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencari solusi terhadap aktivitas pertambangan timah ilegal yang beroperasi di lahan eks Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Koba Tin kawasan Lingkar Merbuk dan Kenari.
Kuasa Hukum Masyarakat, Wahyu Firdaus, mengatakan tambang lingkar Kenari dan Merbuk terkesan dibiarkan oleh oknum aparat penegak hukum karena masyarakat telah berkali-kali melapor ke polisi hingga melakukan operasi tapi masih eksis. "Kami tidak tahu siapa di belakangnya. Cuma dugaan kami ada oknum yang luar biasa hebat. Mungkin wartawan bisa investigasi langsung ke lokasi. Yang jelas kalau penambang itu kebal hukum pasti ada apanya," ujar Wahyu kepada wartawan.
Wahyu menuturkan masyarakat pro dan kontra tambang ilegal tersebut selama ini terkesan diadu. Hal tersebut, kata dia, akan berpotensi memunculkan konflik ditengah masyarakat dan kerugian negara yang lebih besar terutama pajak. "Masyarakat ini kasihan. Bangka Belitung ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kami tidak mungkin juga terus memaksa karena yang menambang teman kami juga," ujar dia.
Menurut Wahyu, penjabat Gubernur Bangka Belitung bersama dengan TNI dan Polri harus mengambil tindakan tegas dengan tidak membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut. "Kalau memang ada formula aturan bisa dilegalkan, ayo legalkan. Tetapi kalau tidak, jangan dibiarkan seperti ini. Bisa dibayangkan tidak jika terus ditunda-tunda. Suasana masyarakat semakin panas sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi konflik yang sangat tidak kita harapkan itu terjadi," ujar dia.
PJ Gubernur Bangka Belitung, kata Wahyu, harus bisa memberikan kepastian dan tidak bersikap mengulur-ulur waktu. Jika tidak sanggup, kata dia, masyarakat mendesak Menteri Dalam Negeri menunjukan PJ Gubernur Bangka Belitung yang baru. "Kalau tidak bisa, mundur dan pulang kampung saja. Beliau kita harap dengan legowo menyatakan ketidaksanggupannya. Apabila memang tidak bisa mengambil keputusan apapun atau abu-abu seperti ini, kami mohon Kemendagri untuk menggantikan PJ yang baru," ujar dia.
Warga terdampak tambang Lingkar Kenari dan Merbuk, Syarob Sahroni mengatakan tambang tersebut beraktivitas secara ugal-ugalan sejak PT Koba Tin tutup pada 2014 lalu. Warga sekitar, kata dia, sangat banyak dirugikan terhadap aktivitas tersebut.
"Kami sangat menderita tinggal di lingkar tambang itu terutama polusi suaranya luar biasa sekali yang sangat kami bikin tidak nyaman. Tambang yang tidak sesuai aturan itu juga memberikan dampak sosial," ujar dia.
Syarob Sahroni menyebutkan jika pada dasarnya masyarakat sekitar tidak anti tambang. Hanya saja, kata dia, keinginan masyarakat tambang tersebut ilegal dan sesuai aturan. "Kalau legal, hal kami sebagai warga terdampak akan terpenuhi dan terlindungi. Begitu juga dengan hak penambang. Jadi kami untuk meminta kepastian kepada PJ Gubernur agar pro kontra terhadap tambang blok Merbuk dan Kenari itu hilang," ujar dia.
Perwakilan Warga Berok, Hendri menambahkan potensi ekonomi yang ada pada blok Merbuk dan Kenari bisa berganti menjadi potensi konflik jika tidak ada kepastian hukum. "Kami melihat persoalan legalitas menjadi satu-satunya solusi. Legalitas sudah mengatur bagaimana peraturan dan sistem penambangannya seperti apa, terhadap lingkungannya bagaimana dan manfaat dari penambangan itu agar bisa dinikimati masyarakat," ujar dia.
Pilihan Editor: Begini Rincian Perhitungan Korupsi Timah yang Bikin Negara Rugi Rp 300 Triliun
