Pencabutan izin penjualan miras Holywings kewenangan BKPM
Adapun untuk izin SKP dan SKPL penjualan minuman beralkohol masih harus menunggu BKPM. Dinas telah menyurato BKPM untuk mencabut izin SKP dan SKPL yang ada di OSS BKPM. "Pencabutan tidak bisa secara otomatis, kami bersurat kepada BKPM untuk pencabutan itu," kata Benni.
Anggota Komisi B dari Fraksi Demokrat Nur Afni Sajim mengingatkan Pemprov DKI tidak bisa lepas tanggung jawab meski izin penjualan miras tersebut melalui OSS BKPM yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. "Tidak bisa jadi alasan, lepas tanggung jawabnya, pembinaan itu harus dibuat," kata Afni.
![](https://cdn.tmpo.co/data/2022/06/28/id_1121084/1121084_720.jpg)
Rapat bersama manajemen Holywings di Komisi B DPRD DKI Jakarta yang digelar Rabu kemarin, terpaksa diskors lantaran masih banyak hal yang belum terjawab, khususnya terkait perizinan.
Komisi B DPRD DKI akan menjadwalkan lagi rapat bersama Holywings dan dinas-dinas terkait. Dalam rapat berikutnya, Komisi B juga akan meminta penjelasan dari seluruh wali kota yang memberikan izin wilayah kepada Holywings, karena ada juga izin zonasi dalam mendirikan usaha yang terungkap dalam rapat tersebut.
ANTARA
Baca juga: Penyegelan 12 Holywings Baru Sekarang Dilakukan, Kepala Satpol PP: Kami Tidak Diam