Kejati DKI Sita Sejumlah Aset Tersangka Korupsi Pembebasan Lahan di Cipayung

Reporter

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penggeledahan dan penyitaan dua rumah di kawasan Depok dan Cileungsi, Jawa Barat, Kamis (12/5/2022). Foto: ANTARA/HO-Kejati DKI Jakarta

TEMPO.CO, JakartaPenyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyita beberapa aset tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada Dinas Kehutanan DKI Jakarta.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Manthovani melalui Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Nurcahyo Jangkung Madyo menjabarkan jaksa penyidik telah menyita aset milik mantan Kepala UPT Tanah Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta berinisial HH dan pihak lainnya.

"Jaksa penyidik melakukan penyitaan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 200 meter persegi yang terletak di Perumahan Pesona Kayangan Blok FI Nomor 09 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat milik tersangka HH," ujar Nurcahyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 9 September 2022 seperti dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan jaksa penyidik juga menyita berupa satu unit mobil Kijang Innova dan satu unit motor Kawasaki Tipe BJ175A milik tersangka JF (makelar tanah), serta satu unit mobil Audi A6 milik tersangka MTT (swasta).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Ade Sofyansah menuturkan penyitaan dilakukan dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara dan asset-aset yang disita tersebut diduga diperoleh para tersangka dari hasil tindak pidana korupsi pembebasan lahan di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta pada 2018.

Selain itu, berdasarkan penyidikan akibat dari perbuatan para tersangka kerugian negara kurang lebih sebesar Rp17,7 miliar lebih.

Penyitaan tersebut dilakukan Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan persetujuan Pengadilan negeri Depok.

"Penyitaan aset merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan," tutur Ade.

Menurut dia, secara hukum penyitaan yang dilakukan jaksa penyidik terhadap suatu benda dilakukan karena benda yang disita tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) di antaranya, yaitu yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

Penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi merupakan langkah antisipatif jaksa penyidik yang bertujuan untuk mencegah hilangnya harta kekayaan para pelaku tindak pidana korupsi.

Dia menjelaskan penyitaan ini merupakan serangkaian tindakan jaksa penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

"Banyaknya cara dalam menyembunyikan aset para pelaku tindak pidana korupsi membuat jaksa penyidik sering kesulitan dalam melakukan pencarian dan penyitaan aset para pelaku tindak pidana korupsi," ucapnya.

Menurut Ade, mekanisme penyitaan aset pelaku korupsi yang dilakukan oleh jaksa penyidik selama ini mempunyai tahapan-tahapan pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan penanganan kasus korupsi diantaranya upaya untuk mengembalikan kerugian negara adalah fokus utama disertai dengan pembalasan berupa hukuman kurungan dan denda.

"Jaksa penyidik dapat mengoptimalkan pengumpulan data-data aset para pelaku tindak pidana korupsi sehingga jaksa dapat lebih efisien dalam mengembalikan kerugian negara yang disebabkan dari perbuatan korupsi," ucap Ade menambahkan.

 

Baca juga: Tiga Tersangka Korupsi Pembebasan Lahan di Cipayung Ditahan Kejati DKI, Termasuk Eks Kepala UPT Tanah DKI

 

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

1 jam lalu

Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

Stranas Pencegahan Korupsi merekomendasikan pemerintah untuk melakukan review terhadap regulasi yang abu-abu soal imporasi produk hortikultura.


PM Malaysia Selidiki Mantan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Korupsi Petinggi UMNO

13 jam lalu

PM Malaysia Selidiki Mantan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Korupsi Petinggi UMNO

PM Malaysia memerintahkan penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran oleh mantan jaksa agung yang menangani kasus korupsi beberapa anggota senior UMNO


Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

1 hari lalu

Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

Selain membangun sekolah net zero carbon, Pemprov DKI Jakarta juga tetap harus menambah jumlah sekolah negeri.


Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

1 hari lalu

Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, selain komunis, bahaya laten korupsi juga menjadi musuh bersama masyarakat.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

1 hari lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jakarta Innovation Days, Inovasi Ibu Kota dari Hasil Pertanyaan

1 hari lalu

Jakarta Innovation Days, Inovasi Ibu Kota dari Hasil Pertanyaan

Gubernur Anies Baswedan menularkan semangat bertanya kepada seluruh jajaran di Pemprov DKI. Namun setiap gagasan atau inovasi yang muncul harus membawa semangat keadilan sosial.


Berkas Sudah Tahap II, Roy Suryo Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

2 hari lalu

Berkas Sudah Tahap II, Roy Suryo Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

Roy Suryo ditahan 20 hari di Rutan Salemba setelah berkasnya selesai tahap II.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

2 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

2 hari lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Wajah Baru TIM Menuju Gelanggang Seni Dunia

3 hari lalu

Wajah Baru TIM Menuju Gelanggang Seni Dunia

Arsitektur bangunan yang direvitalisasi mengadopsi budaya luhur Indonesia. Gubernur Anies Baswedan memastikan tidak ada komersialisasi.