Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Heboh Harta Kekayaan Kasatpol PP DKI, FITRA: Bisa Didapat dari Banyak Hal

image-gnews
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin ditemui awak media di Jalan Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara pada Kamis, 30 Juli 2020. Tempo/M Yusuf Manurung
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin ditemui awak media di Jalan Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara pada Kamis, 30 Juli 2020. Tempo/M Yusuf Manurung
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Forum Indonesia Transparasi Anggaran (FITRA) Gunardi Ridwan menanggapi temuan harta kekayaan pejabat eselon II di Pemprov DKI Jakarta mencapai di atas Rp 20 miliar. Gunadi mengatakan harta kekayaan pejabat negara bisa didapatkan dari berbagai sumber.

"Kami belum bisa ngomong ya, karena kan bagaimana pun biasanya harta itu bisa didapat dari banyak hal, misalnya, warisan, bisnis dan sebagainya," ujar Gunardi saat dihubungi Tempo, Selasa, 20 Desember 2022.

Hal itu disampaikan Gunadi menanggapi heboh harta kekayaan Kepala Satpol PP DKI Arifin yang mencapai Rp 24,59 miliar. Nilai hartanya yang fantastis itu membuat Arifin menjadi pejabat DKI paling tajir. Namun belakangan Kasatpol PP DKI itu menyebut salah isi LHKPN.   

Meski asal usul harta pejabat belum diketahui, Gunadi menyoroti bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memiliki fungsi yang cukup baik. "LHKPN juga memiliki peran pencegahan dan penindakan, menurut saya itu pointnya," kata dia.

Peneliti FITRA itu menilai LKHPN merupakan suatu instrumen yang sangat penting untuk pencegahan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau instansi dan juga publik secara tidak langsung bisa memberikan respons penindakan, salah satunya crosscheck data.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Hal ini menunjukan penerapan LKHPN ini menjadi penting, menjadi sebuah syarat bagi perbaikan tata kelola dan juga pencengahan korupsi," ujarnya.

Soal struktur gaji pejabat eselon II lebih tinggi dari gaji pejabat eselon I, Gunadi menyebutkan formulasi gaji mengikuti perundang-undangan atau kondisi regional di wilayah tersebut. "Artinya bisa jadi memang berubah atau berbeda yang satu dengan yang lainnya," tutur dia.

Namun, sepengetahuan Gunardi, beberapa jabatan strategis dapat memiliki imbalan gaji atau insentif yang besar sehingga menambah harta kekayaan sang pejabat. "Karena salah satu fungsinya kan tadi ya, bagaimana agar kemudian kerja dan bebannya bisa sesuai," tambahnya.

ANISA HAFIFAH | ALIYYU MEDYATI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kilas Balik Kasus Rizieq Shihab yang Bebas Murni Hari Ini

4 hari lalu

Terdakwa Rizieq Shihab memasuki gedung Bareskrim Polri usai menjalani sidang tuntutan di Jakarta, Kamis 3 Juni 2021. Pada sidang tersebut JPU menuntut Rizieq Shihab pidana penjara selama enam tahun untuk kasus tes usap RS UMMI, Bogor. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Kilas Balik Kasus Rizieq Shihab yang Bebas Murni Hari Ini

Mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizieq Shihab alias Habib Rizieq dinyatakan bebas murni mulai hari ini, Senin, 10 Juni 2024. Seperti apa kasusnya?


Jubir KPK Baru Tessa Mahardhika, Apa Prestasinya dan Berapa Harta Kekayaannya?

5 hari lalu

Kepala biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati Iskak (tengah) memperkernalkan Tessa Mahardhika Sugiarto (kiri) sebagai Juru Bicara KPK yang baru dan Budi Prasetio (kanan) sebagai tim Juru Bicara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023. Foto : TEMPO/Imam Sukamto
Jubir KPK Baru Tessa Mahardhika, Apa Prestasinya dan Berapa Harta Kekayaannya?

Tessa Mahardhika menggantikan Ali Fikri sebagai Jubir KPK. Berikut profil dan kiprahnya sebagai penyidik KPK di lembaga antirasuah itu.


105 Ribu Satpol PP dan 1,2 Juta Satlinmas Dikerahkan untuk Pilkada Serentak 2024

8 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
105 Ribu Satpol PP dan 1,2 Juta Satlinmas Dikerahkan untuk Pilkada Serentak 2024

Kemendagri menempatkan Satpol PP dan Satlinmas secara tersebar di seluruh wilayah untuk mendukung Pilkada serentak 2024.


Ditunjuk Jadi Jampidum, Asep Nana Mulyana Punya Harta Rp 10,3 Miliar

8 hari lalu

Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Asep Nana Mulyana. ANTARA
Ditunjuk Jadi Jampidum, Asep Nana Mulyana Punya Harta Rp 10,3 Miliar

Asep Nana Mulyana yang ditunjuk menjadi Jaksa Agung Muda Pidana Umum alias Jampidum Kejagung memiliki harta miliaran rupiah.


Perbandingan Harta Kekayaan Kadensus 88 dan Jampidsus

12 hari lalu

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah saat memberikan keterangan pers soal korupsi di PT Timah Tbk. Acara itu berlangsung di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu, 29 Mei 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Perbandingan Harta Kekayaan Kadensus 88 dan Jampidsus

Berapa harta kekayaan Brigjen Pol Sentot Prasetyo dan Jampidsus Febrie Adriansyah? Berikut rangkuman informasi mengenai perbandingan harta keduanya.


Seknas FITRA Kritisi Usulan AHY Bentuk Badan Air Nasional

17 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan kepada awak media soal kasus mafia tanah di rumah dinasnya, Kuningan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024. AHY mengaku perlu dukungan dari berbagai pihak seperti kejaksaan, kepolisian hingga pemerintah daerah untuk memberantas mafia tanah, sebelumnya Satgas Antimafia tanah (ATR/BPN) telah mengungkap kasus penggunaan surat kusa palsu di Banyuwangi dan Pamekasan pada 16 Maret lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Seknas FITRA Kritisi Usulan AHY Bentuk Badan Air Nasional

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) kritisi usulan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal Badan Air Nasional.


Terkini: Garuda Minta Harga Tiket Pesawat Naik, Alasan Tesla Belum Mau Investasi di Indonesia

21 hari lalu

Pesawat Garuda Indonesia Boeing 737-800 NG dengan tema Pikachu Pokemon. garuda-indonesia.com
Terkini: Garuda Minta Harga Tiket Pesawat Naik, Alasan Tesla Belum Mau Investasi di Indonesia

Berita terkini: Garuda Indonesia minta harga tiket pesawat dinaikkan. Alasan Tesla belum bersedia investasi di Indonesia.


KPK Periksa LHKPN Janggal Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy, Bagaimana Progresnya?

21 hari lalu

Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean. Dok Bea Cukai Purwakarta
KPK Periksa LHKPN Janggal Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy, Bagaimana Progresnya?

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy dilaporkan ke KPK karena LHKPN-nya diduga janggal


PT Timah Ambil Alih IUP Kobatin di Bangka Tengah

21 hari lalu

Ilustrasi PT Timah Tbk. Shutterstock
PT Timah Ambil Alih IUP Kobatin di Bangka Tengah

Tiga titik yang sebelumnya masuk IUP PT Kobatin sudah diserahkan ke PT Timah, yaitu wilayah penambangan Kinari, Pungguk, dan Marbuk.


FITRA Dorong Pemerintah Selesaikan Persoalan Air Bersih di Kawasan Pesisir

21 hari lalu

Anak membawa jerigen berisi air saat pendistribusian air bersih oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan PAM Jaya di kawasan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Jumat, 29 September 2023. Pemerintah DKI Jakarta melakukan upaya menangani krisis air bersih akibat adanya kebocoran  pada salah satu pipa instalasi sehingga air konsumsi tercemar oleh air laut yang terjadi sejak 8 September lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
FITRA Dorong Pemerintah Selesaikan Persoalan Air Bersih di Kawasan Pesisir

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) minta pemerintah selesaikan persoalan kelangkaan air bersih di pesisir