Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua Pengurus Apartemen Taman Rasuna Bantah Selewengkan Iuran Warga

image-gnews
Wakil medi center tim pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Naufal Firman Yursak, bersama kuasa hukum Agus Otto usai melaporkan pencemaran nama baik terhadap Anies Baswedan di Polda Metro Jaya, 31 Januari 2017. Tempo/Egi Adyatama
Wakil medi center tim pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Naufal Firman Yursak, bersama kuasa hukum Agus Otto usai melaporkan pencemaran nama baik terhadap Anies Baswedan di Polda Metro Jaya, 31 Januari 2017. Tempo/Egi Adyatama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Apartemen Taman Rasuna, Jakarta Selatan, Naufal Firman Yursak menyatakan apa yang dituduhkan beberapa  warga yang mengadu ke DPRD DKI Jakarta terhadap dirinya tidak benar.

“Terkait pajak, dimana yang dibayarkan oleh ATR (Apartemen Taman Rasuna Said) merupakan pajak penghasilan dari ATR (menjadi Ketua Pengurus) bukan pajak penghasilan pribadi,” kata Naufal dalam keterangan tertulis, Selasa, 28 Maret 2023.

Namun demikian, untuk mencegah terjadinya polemik ia mengembalikan uang senilai Rp 16 juta ke apartemen. Menurutnya, gaji utama di luar apartemen sudah dibayar pajaknya, kemudian ada tambahan penghasilan dari apartemen yang menyebabkan kurang bayar pajak.

“Maka dari itu dibayarkan oleh apartemen sebesar Rp 16 juta dan karena hal tersebut menimbulkan polemik di apartemem, maka uang Rp 16 juta itu sudah dikembalikan ke apartemen,” ujarnya.

Ihwal Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima pengurus, kata Naufal, keputusan tertinggi dalam organisasi apartemen terdapat pada Rapat Umum Anggota(RUA) dan Rapat Pengurus.

“Di apartemen ada dua keputusan tertinggi yang bisa diambil pertama dalam Rapat Umum Anggota (RUA) dan dalam Rapat Pengurus, itu tercantum pada ADART,” kata eks TGUPP Anies Baswedan itu.

Dia mengatakan rapat pengurus memutuskan ada THR untuk pengurus dan pengawas, tetapi karena berpotensi menjadi polemik, maka seluruh THR tersebut oleh pengurus dikembalikan,

Berikutnya soal asuransi kesehatan di apartemen, dia mengatakan diberikan kepada semua karyawan, pengurus dan pengawas. “Sejak awal sampai hari ini, saya tidak pernah pakai asuransinya. Saya punya asuransi pribadi yang saya bayar sendiri,” tuturnya.

Naufal mencontohkan saat penanganan pandemi dimana keputusan banyak yang diambil oleh pengurus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Contoh pada saat pandemi Covid mengalami trend kenaikan kasus yang signifikan, pihaknya selaku pengurus memutuskan memasang wastafel, hand sanitizer, membentuk tim tanggap Covid, serta kerja sama dengan ambulan dan lain sebagainya.

“Apakah itu ada di RKAT? Tidak, tetapi pengurus harus ambil kebijakan terkait hal tersebut,” kata dia.

Naufal yang pernah menjabat di TGUPP Anies Baswedan itu menjelaskan pihak P3SRS ATR telah mengirimkan surat untuk audiensi dengan DPRD DKI Jakarta guna menjelaskan situasi yang sebenarnya bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan ATR.

“Kita juga telah mengirimkan surat ke Ketua DPRD DKI Jakarta untuk melakukan audiensi menjelaskan kondisi sebenarnya dan harapannya semua ini menjadi jelas,” ucapnya.

Menurutnya, tugas pengurus dan pengawas apartemen memang untuk menjaga dana warga agar tersalurkan dengan baik dan akuntabel demi kepentingan warga.

“Intinya tak benar ada penyalahgunaan wewenang, semua keputusan yang diambil pengurus insya Allah tidak ada yang melampaui aturan, semua sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Pilihan Editor: Penghuni Apartemen Taman Rasuna Mengadu: Eks TGUPP Anies Baswedan Diduga Selewengkan Iuran

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Halangi Pemandangan ke Gunung Fuji, Apartemen 10 Lantai Jepang Dihancurkan

2 hari lalu

Gunung Fuji Jepang (Pixabay)
Halangi Pemandangan ke Gunung Fuji, Apartemen 10 Lantai Jepang Dihancurkan

Apartemen 10 lantai yang hampir selesai di ibu kota Jepang dihancurkan karena halangi pemandangan ke Gunung Fuji


BP Tapera Masih Godok Ketentuan Iuran untuk Freelance

3 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
BP Tapera Masih Godok Ketentuan Iuran untuk Freelance

Pemerintah mewajibkan pekerja swasta dan pekerja mandiri yang memenuhi syarat untuk ikut program Tapera.


KPID Minta DPRD Jakarta Agendakan Seleksi Komisioner Baru

3 hari lalu

Rapat paripurna penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 8 November 2022. TEMPO/Lani Diana
KPID Minta DPRD Jakarta Agendakan Seleksi Komisioner Baru

Masa jabatan para anggota KPID Jakarta sebenarnya sudah habis sejak 2020 lalu.


Ombudsman: Iuran Tapera Seharusnya Tidak Melibatkan Pengusaha

4 hari lalu

Aggota Ombusdman RI, Yeka Hendra Fatika, beberkan kemungkinan potongan dana Tapera sebesar 3 persen tidak melibatkan pengusaha dan akan dibebankan sepenuhnya kepada pekerja. Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. TEMPO/Ilona
Ombudsman: Iuran Tapera Seharusnya Tidak Melibatkan Pengusaha

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika memaparkan iuran Tapera seharusnya tidak melibatkan pemberi kerja atau pengusaha. Ada kemungkinan potongan 3 persen ditanggung sepenuhnya oleh pekerja


BP Tapera Bantah Dana Iuran Tapera untuk Biayai Proyek Pemerintah

4 hari lalu

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, dalam konferensi pers di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
BP Tapera Bantah Dana Iuran Tapera untuk Biayai Proyek Pemerintah

BP Tapera menyanggah dana dari kewajiban iuran Tapera untuk biayai proyek pemerintah. Penempatan dana lebih banyak di SBN disebut agar lebih aman dan menguntungkan peserta


Iuran Tapera Bersifat Wajib, Ini Tanggapan Ombudsman

4 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat ditemui usai konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Iuran Tapera Bersifat Wajib, Ini Tanggapan Ombudsman

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, mengatakan Iuran Tapera Bersifat Wajib bagi pekerja karena sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dapat diubah dengan gugatan.


BP Tapera Sebut Iuran Perumahan untuk Mengatasi Masalah 29,6 Juta Rumah Tak Layak Huni

4 hari lalu

Tipe perumahan sederhana (ilustrasi).
BP Tapera Sebut Iuran Perumahan untuk Mengatasi Masalah 29,6 Juta Rumah Tak Layak Huni

BP Tapera yakin implementasi kewajiban iuran perumahan dapat mengatasi backlog dan masalah rumah tak layak huni


Penerapan KRIS Berpotensi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3, Anggota Komisi IX DPR: Bakal Timbul Kegaduhan

5 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Penerapan KRIS Berpotensi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3, Anggota Komisi IX DPR: Bakal Timbul Kegaduhan

Rencana penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan dinilai berpotensi menaikan iuran BPJS khususnya bagi kelas 3. Komisi IX menilai kenaikan iuran akan timbulkan kegaduhan


PUPR Ungkap Alasan Pemberi Kerja Tanggung 0,5 Persen Iuran Tapera: Untuk Bangun Loyalitas

5 hari lalu

Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
PUPR Ungkap Alasan Pemberi Kerja Tanggung 0,5 Persen Iuran Tapera: Untuk Bangun Loyalitas

Kementerian PUPR menyebut pemberi kerja diwajibkan tanggung 0,5 persen iuran pekerja untuk Tapera. Disebut untuk membangun loyalitas.


Iuran tapera Baru Mulai 2027, Anggota Dewan: Hanya Meninabobokan Rakyat

6 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Kresno/vel
Iuran tapera Baru Mulai 2027, Anggota Dewan: Hanya Meninabobokan Rakyat

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menanggapi desakan masyarakat terkait Tapera