TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum atau YLBHI-LBH Yogyakarta menerima Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan atau SP3 dari Polda Yogyakarta terhadap Meila Nurul Fajriah, advokat LBH Yogyakarta, pada Selasa, 6 Agustus 2024.
Sebelumnya, Meila ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik saat menjadi pendamping hukum 30 korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh alumnus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta berinisial IM.
Pada 2020, sebagai tindak lanjut dari pelaporan yang dilakukan IM, Meila justru ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal dugaan pencemaran nama baik. Penetapan tersangka ini pada 24 Juni 2024.
Penetapan Meila sebagai tersangka memantik solidaritas dari berbagai kalangan masyarakat yang menyerukan pemberhentian kriminalisasi terhadap pendamping korban kekerasan seksual. Di Yogyakarta juga dibentuk Koalisi Tolak Kriminalisasi Pendamping Korban Kekerasan Seksual.
“Solidaritas dan kerja keras kawan-kawan semua dalam memberikan dukungan terhadap pendamping korban terbukti membuahkan hasil sekaligus menegaskan kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama,” tulis pengurus YLBHI dan LBH Yogyakarta dalam siaran pers, pada Selasa, 6 Agustus 2024.
Dalam siaran pers tersebut juga dituliskan, “SP3 ini sekaligus kemenangan korban KS dan kemerdekaan korban untuk memilih saluran pelaporan dan jenis mekanisme pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban, sebagaimana dijamin dalam UU TPKS. Akhirnya diamini oleh Polda Yogyakarta.”
Kendati demikian, pemberhentian penyidikan oleh Polda Yogyakarta tidak menutup ruang untuk adanya upaya pra peradilan. “Perjuangan belum berakhir, kita harus bersiap andai ada gugatan pra peradilan,” tulis LBH Yogyakarta.
Selain itu, dalam siaran pers tersebut juga dituliskan bahwa solidaritas dan perjuangan keadilan bagi korban dan penyintas lainnya masih harus kita dorong bersama. “Hingga hari ini masih banyak pembela HAM yang berada dalam ancaman dan upaya kriminalisasi. Kita perlu menegaskan serangan dan kriminalisasi terhadap pendamping korban tidak terulang di kemudian hari,” kutip siaran pers tersebut.
Terakhir, dalam siaran pers tersebut, pengurus YLBHI dan LBH Yogyakarta menyebutkan bahwa kemenangan ini menjadi dorongan keadilan bagi korban, penyintas, para pendamping, dan juga para pembela HAM lainnya yang menghadapi ancaman dan serangan.
Selanjutnya: Kilas Balik Kasus Kriminalisasi Meila
