Anak, Adik, dan Tim Anies Baswedan Jadi Korban
Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan keluarganya turut menjadi korban pencatutan KTP untuk mendukung paslon independen Pilgub Jakarta, Dharma-Kun. Hal ini diungkapkan Anies melalui cuitan di akun X miliknya.
“Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen,” cuit Anies lewat akun @aniesbaswedan seperti dikutip Tempo, Jumat, 16 Agustus 2024.
Hal ini dibenarkan oleh Juru bicara Anies Baswedan, Billy David Nerotumilena. Menurut dia, pencatutan ini merupakan pelanggaran privasi karena NIK dengan mudah bisa diambil. Pihaknya pun meminta agar KPU Jakarta dapat bertindak tegas atas masalah ini.
“Kami meminta KPUD Jakarta bersikap tegas dengan membuat posko aduan khusus soal ini,” kata Billy saat dikonfirmasi Tempo, Jumat, 16 Agustus 2024.
Tim Dharma-Kun Bantah Pencatutan KTP
Tim paslon Dharma-Kun buka suara ihwal dugaan pencatutan NIK KTP sejumlah warga Jakarta. Koordinator pengumpul surat dukungan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Herman Theonardie menuturkan bahwa dia dan tim mengumpulkan langsung surat dukungan dari masyarakat.
“Saya bahkan bekerja sampai jam 1 malam. Sampai tinta bolpoin habis,” kata Herman saat dihubungi, Jumat 16 Agustus 2024.
Herman mengaku diminta langsung oleh Dharma untuk membantu mengumpulkan surat dukungan. Awalnya, Herman bertugas sebagai koordinator Jakarta Utara, tapi belakangan dia pindah ke Jakarta Selatan.
Herman bercerita, dia membantu mengumpulkan surat dukungan selama itu pada April dan Mei 2024. Selama dua bulan, dia mengaku bisa mendapatkan 600 surat dukungan. “Semua murni memberi dukungan,” kata Herman.
Bawaslu Minta Masyarakat Lapor
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Benny Sabdo mengimbau masyarakat yang mengalami NIK KTP dicatut untuk melapor secara resmi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta.
“Silakan melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta. Kami tunggu dan petugas kami akan melayani,” kata Benny saat dihubungi, Jumat 16 Agustus 2024.
Benny mengatakan, Bawaslu akan memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada sesuai dengan regulasi. Bila mendapati ada pelanggaran atau penyimpangan, Bawaslu wajib memberikan imbauan dan/atau saran perbaikan kepada pihak terkait.
Bawaslu Akui Hanya Cek 10 Data per Kelurahan
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DKI Reki Putera Jaya mengatakan, lembaganya sudah melakukan pengecekan memakai metode sampling terhadap data masyarakat untuk pengawasan syarat dukungan calon independen di Pilkada Jakarta.
Dari ratusan ribu data yang masuk sebagai syarat dukungan bakal calon perseorangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana, Bawaslu hanya mengecek minimal sepuluh data per kelurahan.
“Per kelurahan kami sampling minimal sekali itu sepuluh bahkan lebih pendukung,” kata Reki saat dihubungi, Jumat, 16 Agustus 2024.
Sementara pengecekan syarat dukungan oleh Komisi Pemilihan Umum DKI, menggunakan metode sensus. Hal itu, kata dia, dilakukan saat proses verifikasi faktual. Dia mengatakan, Bawaslu DKI turut melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi faktual itu. “Tapi karena jumlah ini cukup besar, kami melakukan sampling pengawasan itu,” ujar Reki.
PDIP Minta KPU Batalkan Pencalonan Dharma-Kun
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta turut menyoroti dugaan pencatutan sepihak KTP warga Jakarta untuk kebutuhan syarat pencalonan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana di Pilkada Jakarta.
Anggota Fraksi PDIP di DPRD Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengatakan pencatutan ini adalah praktik lancung yang melanggar batas privasi dan hak asasi masyarakat. Ia mendesak Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta segera bertindak melakukan verifikasi ulang.
KPU dan Bawaslu Jakarta, kata dia, tidak boleh diam saja, setelah melihat ramainya reaksi publik akan dugaan pencatutan ini. Gilbert juga meminta Pejabat Gubernur Jakarta Heru Budi bertindak sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warga Jakarta.
“KPU harus batalkan pencalonan yang bersangkutan, begitu juga Pj Gubernur, harus bertindak dan melindungi warganya,” kata Gilbert saat dihubungi, Jumat, 16 Agustus 2024.
NOVALI PANJI NUGROHO | HENDRIK YAPUTRA | ANDI ADAM FATURAHMAN berkontribusi dalam artikel ini.
Pilihan Editor: Korupsi Dana Covid, Eks Kadis Kesehatan Sumut Dihukum 10 Tahun
